Masjid terapung Pariaman peroleh Rp15 miliar lanjutkan pembangunan

ini upaya untuk mewujudkan Kota Pariaman sebagai kota wisata religius, dan berbudaya

Pariaman (ANTARA) - Pemerintah Kota Pariaman, Sumatera Barat menganggarkan Rp15 miliar untuk melanjutkan pembangunan masjid terapung tahap dua tahun ini sehingga total dana yang dikucurkan untuk pembangunan sarana ibadah yang sekaligus penunjang wisata itu menjadi Rp36 miliar.

"Pembangunan tahap dua masih sama dengan pembangunan tahap satu yaitu pemancangan tiang baja," kata Kapala Bidang Tata Ruang dan Penataan Bangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pariaman Nopriadi Sukri di Pariaman, Selasa.

Ia mengatakan proses lelang untuk pembangunan masjid terapung tahap dua tersebut selesai akhir Mei dan langsung dilanjutkan dengan pengerjaan pembangunan tahap dua.

Ia menyebutkan sebanyak 300 tiang pancang rencananya ditanamkan untuk pembangunan masjid terapung tersebut. Sebelumnya 148 tiang telah diselesaikan 22 Maret 2019 pada pembangunan tahap satu.

"Pemancangan 300 tiang tersebut ditargetkan selesai dikerjakan 2020," katanya.

Ia menyampaikan besaran dana pembangunan masjid terapung tahap satu tersebut yaitu mencapai Rp21 miliar dan akan terus dianggarkan setiap tahunnya sehingga masjid tersebut dapat diselesaikan pada 2023.

Pembangunan masjid terapung di Desa Pauah tersebut merupakan upaya untuk mewujudkan Kota Pariaman sebagai kota wisata, religius, dan berbudaya.

Sebelumnya Pemerintah Kota Pariaman memperkirakan anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan masjid terapung mencapai total Rp135 miliar.

"Karena anggarannya cukup besar maka pembangunannya dilakukan secara bertahap yakni mencapai empat hingga lima tahun ke depan," kata Walikota Pariaman periode 2013-2018 Mukhlis Rahman.

Usai pemancangan tiang pembangunan masjid terapung itu, ia menjelaskan pihaknya akan berupaya mencarikan donatur atau pihak ketiga.

"Saya pikir pemerintah pusat tidak akan mau membantu biaya pembangunan mesjid terapung karena milik daerah, namun diupayakan mencari pihak ketiga," ujarnya.

Ia berharap kepada DPRD setempat bersedia menyetujui anggaran sekitar Rp30 miliar setiap tahunnya.