Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Yusron Ihza, di Jakarta, Rabu, menyatakan bahwa pihaknya tetap akan mempertanyakan komitmen Jenderal TNI Djoko Santoso selaku calon Panglima TNI, terutama terhadap dukunganya bagi industri senjata dalam negeri. "Ini menjadi salah satu fokus pertanyaan kami, karena hal ini bukan hanya dalam rangka hemat devisa, tetapi juga dalam rangka mendukung industri nasional yang memberikan `multiplier effect` terhadap pembangunan bangsa di berbagai bidang," kata politisi dari Fraksi Gabungan Bintang Pelopor Demokrasi itu. Yusron Ihza Mahendra mengemukakan hal itu dalam sesi tanya, sehubungan dengan sidang Komisi I DPR RI dengan agenda tunggal melakukan "fit and propper test" (uji kepatutan dan kelayakan) terhadap Jenderal TNI Djoko Santoso, sebagai calon Panglima TNI yang diusulkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Saya juga ingin pertanyakan tentang penyelesaian kasus-kasus tanah dan masalah tanah dengan rakyat, yang belakangan kian merebak di mana-mana. Bukan tidak mungkin hal ini menjadi sebuah beban tersendiri dalam perjalanan TNI ke depan," katanya. Dua pokok masalah itu, menurut Yusron Ihza, mesti jadi fokus penanganan dalam jangka pendek, termasuk juga peningkatan kesejahteraan prajurit bersama para veteran. Sebelum sesi tanya itu, Djoko Santoso telah mendapat kesempatan memberikan pemaparan, yang antara lain meyakinkan anggota DPR RI tetap menjalankan dan menjamin netralitas lembaga militer itu dari kegiatan politik praktis di Tanah Air. Djoko Santoso yang masih menjabat Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) pada kesempatan menyampaikan pemaparannya itu juga meyakinkan, reformasi di tubuh TNI akan terus berlangsung. Menyangkut strategi pertahanan negara, Djoko Santoso menguraikan secara detil, termasuk di dalamnya upaya meningkatkan kemampuan profesional serta kesejahteraan prajurit TNI dan pengadaan alat utama sistem persenjataan (Alutsista) modern. Sidang itu dipimpin langsung Ketua Komisi I DPR RI, Theo L. Sambuaga (Fraksi Partai Golkar), dan berlangsung terbuka untuk publik, di ruang sidang komisi tersebut, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta. "Ini menarik, karena melalui sidang yang terbuka untuk publik ini, masyarakat bisa dengan seksama mengikuti pokok-pokok permasalahan pertahanan negara sekaligus bagaimana upaya seorang pimpinan Tentara Nasional Indonesia (TNI) menyikapinya melalui program-program strategis terukur ke depan," kata Yusron Ihza. Sidang dihadiri semua anggota fraksi di Komisi I DPR RI itu, kini tengah memasuki sesi tanya, melibatkan 32 penanya. Beberapa anggota Komisi I DPR RI, seperti Constant Marino Ponggawa (Fraksi Partai Damai Sejahtera), Ali Mocthar Ngabalin (Fraksi Gabungan Bintang Pelopor Demokrasi) dan Andreas H Pareira (Fraksi PDI Perjuangan), secara terpisah menyatakan, telah menyiapkan daftar pertanyaan. Pertanyaan yang intinya berfokus pada bagaimana menjadikan TNI benar-benar tangguh dalam melindungi rakyat, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), prajurit profesional, dan memperkukuh Sumpah Prajurit maupun Sapta Marga, serta modern dalan sistem persenjataan. (*)
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2007
