Tokyo (ANTARA News) - Sedikitnya 45 aktivis pro demokrasi Myanmar mendatangi Kedutaan Besar RI (KBRI) Tokyo, Rabu petang, untuk meminta Indonesia segera melakukan dialog dengan pemerintah Myanmar, guna membantu mencari penyelesaian atas krisis politik yang tengah terjadi di negeri tersebut. Para aktivis tersebut, berasal dari "League for Democracy in Burma" dan "Federation of Trade Unions-Burma". Mereka mendatangi KBRI Tokyo sekitar pukul 14.30 dan berunjukrasa di depan pintu gerbang kedutaan. Para aktivis yang berbaris dengan tertib itu, juga menggelar sejumlah spanduk yang bertuliskan "UN Take Action on Murder Junta". Aksi yang dilakukan dengan tertib itu, juga mendapat pengawasan dari polisi Jepang yang menyaksikannya tidak seberapa jauh dari mereka. Sambil berdiri santai, beberapa petugas polisi Jepang yang berpakaian preman terlihat berjaga-jaga di sekitar kedutaan besar. Setelah beberapa lama, salah seorang dari aktivis Myanmar meminta bertemu dengan pihak KBRI, guna menyampaikan sejumlah pernyataan. Setelah berdialog sebentar dengan petugas keamanan internal KBRI Tokyo, maka petugas keamanan itu pun mengontak ke dalam. Tidak beberapa lama, seorang diplomat muda, Sigit Witjaksono tampil ke muka untuk berbicara dengan para aktivis. Dua aktivis, yang kemudian dikenal sebagai Myint Maung dan Nang Mai Htun tampil ke depan mewakili rekan-rekannya. Myint Maung merupakan Sekjen "League for Democracy in Burma", sedangkan Nang Mai Htun adalah Sekjen dari "Federation of Trade Unions-Burma" cabang Jepang. Mereka menyerahkan kertas yang berisi pernyataan para aktvis kepada Sigit. "Kami menginginkan Indonesia bertindak segera membantu menyelesaikan krisis di Myanmar," kata Myin Maung sambil menyerahkan dokumen berisi pernyataan politik tersebut. "Kami terima pernyataan ini, dan akan kami informasikan secepatnya ke Jakarta," kata Sigit sambil membalas uluran tangan kedua aktvis itu. Tidak lama setelah itu, para aktivis kemudian membubarkan diri sekitar pukul 16.00. Begitu juga polisi berpakaian preman yang mengawasi mereka. Gelombang tuntutan terhadap pemerintah junta Myanmar semakin marak di berbagai belahan dunia. Bahkan utusan khusus Sekjen PBB urusan Myanmar, Ibrahim Gambari pertengahan Oktober lalu sempat bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan meminta Indonesia segera melakukan dialog dengan Myamar. Pada kesempatan itu, Gambari juga menyerukan masyarakat internasional untuk memberikan insentif kepada Myanmar yang berupa bantuan kemanusiaan dan bantuan mengatasi kemiskinan. Posisi Indonesia sendiri pada tahun ini memainka peranan penting dalam membantu proses perdamaian dunia, menyusul terpilihnya sebagai salah satu anggota tidak tetap Dewan Keamamanan PBB periode 2007-2008. (*)
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2007
