Namun demikian, kata Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro di Jakarta, Senin, bantuan itu tidak semuanya mengandalkan anggaran dari negara, tetapi akan melibatkan swasta untuk turut membantu sejumlah proyek pembangunan infrastruktur tersebut.
"Kami akan tetap mendukung, saya sudah bicara dengan (Gubernur DKI Jakarta) Pak Anies, kita sudah bicara dan kami akan bantu memfasilitasi Rp570 triliun. Tentunya, tidak semua mengandalkan anggaran. Kami akan melibatkan swasta dan juga BUMN secara lebih masif membangun Jakarta," kata Bambang.
Bambang pun menegaskan Jakarta harus tetap berkembang karena masih harus menampung arus urbanisasi karena hal ini masih diperlukan demi menopang pertumbuhan ekonomi.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebelumnya sudah mengajukan proposal Rp571 triliun kepada pemerintah pusat. Anggaran itu rencananya digunakan untuk sejumlah proyek infrastruktur di Ibu Kota Jakarta, seperti perpanjangan rute MRT dan LRT serta pengelolaan air.
"Untuk mencapai target penyediaan air bersih 100 persen untuk warga Jakarta, dibutuhkan anggaran Rp27 triliun," kata Anies.
Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengatakan dibutuhkan dukungan swasta dalam membangun infrastruktur, termasuk penyediaan air bersih untuk kota-kota besar seperti Jakarta.
Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Danis Sumadilaga mengakui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tidak mampu sepenuhnya memenuhi kebutuhan pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM).
"Sebetulnya diharapkan ini bukan dari APBN. APBN mungkin hanya mampu 30 persen, sisanya 70 persen diharapkan dari swasta. Tentu, kuncinya adalah tarif. Ini yang perlu kajian kembali dari kita," jelas dia.
Oleh karena itu, tambah Danis, pihaknya berharap skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) untuk penyediaan air bersih ini bisa ditingkatkan.
Dengan demikian, tegasnya, banyak SPAM yang dapat dibangun untuk penyediaan air bersih bagi masyarakat, termasuk di Jakarta.
Pewarta: Edy Sujatmiko
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019
