Nusa Dua (ANTARA News) - Pemerintah Propinsi Papua bekerjasama dengan Greenpeace sepakat mengajukan proposal skema pembiayaan perdagangan karbon untuk reduksi emisi, demi pembangunan berkelanjutan, kesejahteraan rakyat dan pelestarian hutan setempat. "Konsep perdagangan yang kami tawarkan tidak lagi swasta dengan swasta, melainkan antara pemerintah dengan pemerintah," kata Gubernur Papua Barnabas Suebu saat berbicara pada agenda tambahan (side event) pada Konferensi PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) di Nusa Dua, Bali, Selasa. Ia mengatakan, mekanisme tersebut akan diatur oleh pihak pemerintah dengan swasta dan masyarakat. Dengan upaya ini diharapkan kemiskinan di Papua akan dapat segera diatasi. "Hutan Papua didedikasikan untuk ikut menyelamatkan bumi. Apapun yang dilakukan untuk pembangunan harus dikelola secara berkelanjutan dan fokus kepada pembangunan manusia, terutama rakyat miskin yang berada di daerah pedalaman. Merekalah para pemilik hutan yang sebenarnya," katanya. Pemprov Papua yang akhirnya menggandeng Greenpeace, kata Suebu, telah mengawali upaya pembangunan hutan melalui program pengelolaan hutan secara berkelanjutan seluas 42 juta hektar, terdiri 50 persen untuk konservasi, 30 persen produksi, dan 20 persen hutan konversi. Kebijakan tersebut akan ditunjang dengan peraturan daerah dan mendesak agar segera turun peraturan pemerintah sebagai payung hukumnya. "Kini sedang direkrut 1.500 polisi hutan untuk dididik dan diterjunkan mulai tahun 2008. Pemprov Papua menyedikan anggaran sebesar Rp30 miliar pada 2007 untuk program penjagaan hutan. Selain itu, kami juga menyertakan keterlibatan masyarakat adat untuk turut menjaga hutan," ucapnya. Pemprov Papua juga telah menghentikan pengiriman kayu gelondongan ke luar daerah, selain membatasi dalam bentuk kayu olahan yang akan diproduksi melalui industri rumah tangga. Sementara Menteri Kehutanan MS Ka`ban, saat meninjau pameran bidang kehutanan, sebagai agenda pendukung UNFCCC, tak bersedia berkomentar soal keinginan Papua menangani langsung skema perdagangan karbon, tanpa melalui pemerintah pusat. "Jangan benturkan saya dengan keinginan dari Papua. Mari kita sama-sama membangun untuk daerah Papua dan bangsa serta negara Indonesia," ucapnya singkat. (*)
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2007
