Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua Panitia Anggaran DPR, Suharso Monoarfa, meminta pemerintah melakukan sosialisasi ke masyarakat terlebih dahulu sebelum menjalankan program pengetatan subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik. "Jangan sampai seperti program konversi minyak tanah ke elpiji, yang `kedodoran` karena kurang sosialisasi," katanya di Jakarta, Selasa. Pemerintah tengah menyiapkan beberapa upaya menekan pengeluaran belanja subsidi BBM dan listrik, diantaranya membatasi pemakaian premium bersubsidi. Premium bersubsidi kelak hanya diperuntukkan bagi angkutan umum dan kendaraan roda dua, sedangkan mobil pribadi akan diwajibkan menggunakan premium berangka oktan 90 yang nonsubsidi. Selain itu, pemerintah juga tengah mengkaji penerapan tarif disinsentif atau tarif yang lebih tinggi dibandingkan saat ini pada pelanggan listrik rumah tangga mewah. Menurut Suharso, kedua kebijakan tersebut berdampak kepada masyarakat secara luas sehingga pemerintah harus melakukan sosialisasi sebelum penerapannya. Sementara itu, Komite Indonesia untuk Pengawasan dan Penghematan Energi (Kipper) meminta pemerintah tidak menambah utang luar negeri untuk menutup pembengkakkan subsidi. "Harus ada terobosan dan keberanian pemerintah, misalnya mengurangi anggaran belanja yang tidak krusial dan memerintahkan direksi BUMN dan BUMD meraih laba semaksimal mungkin. Jika tidak mampu, maka direksi bersedia diganti. Tidak perlu berutang lagi," kata Sekjen Kipper Sofyano Zakaria. Menurut dia, pemerintah seharusnya tidak lagi memikirkan penghematan subsidi, tapi sudah menjalankan program yang lebih menyeluruh yakni penghematan energi. "Hingga saat ini, konsep hemat BBM saja belum ada, apalagi hemat energi," katanya. Sofyano mengkritisi program konversi minyak tanah ke elpiji. Menurut dia, bila program konversi tahun 2008 dapat mengalihkan 4,45 juta kiloliter minyak tanah, maka akan terdapat penghematan subsidi sampai Rp15,84 triliun. "Pertamina harus ditargetkan mampu mengalihkan 4,45 juta kiloliter minyak tanah pada semester pertama 2008," katanya. Untuk suksesnya program konversi, lanjutnya, Pertamina juga harus memotong rantai distribusi dengan menempatkan gerai elpiji tiga kg di setiap rukun tetangga, tidak lagi di pangkalan. "Intinya, masyarakat harus mudah mendapatkan elpiji tabung tiga kg," katanya. Pemerintah juga harus mengawasi pendistribusian kompor dan tabung elpiji tiga kg agar tepat sasaran yakni kepada pengguna minyak tanah.(*)
Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2007
