Kementerian BUMN resmikan Gedung Sinergi 8

Gedung tersebut bertransformasi menjadi Gedung Sinergi 8 yang dibangun dengan inovasi pendanaan tanpa melibatkan biaya APBN.

Jakarta (ANTARA) - Selain melakukan seremonial Groundbreaking BUMN Center, Kementerian BUMN juga turut meresmikan Gedung Sinergi 8 yang merupakan hasil revitalisasi fungsi Gedung 48 yang selama puluhan tahun mangkrak.

"Gedung tersebut bertransformasi menjadi Gedung Sinergi 8 yang dibangun dengan inovasi pendanaan tanpa melibatkan biaya APBN,” ujar Menteri BUMN Rini Soemarno di Jakarta, Minggu.

Dia menegaskan bahwa terwujudnya revitalisasi Gedung Sinergi 8 menunjukkan bahwa Keluarga BUMN harus selalu berpikir out of the box dan mencari alternatif skema bisnis yang kreatif dan inovatif dalam mengatasi permasalahan dan mengembangkan bisnis.

Gedung Sinergi 8 memiliki luas 5.400 meter persegi dan memiliki empat lantai ini akan menjadi pusat kuliner dan co-working space, yang dapat dimanfaatkan baik oleh warga BUMN maupun masyarakat luas mengingat letaknya yang sangat strategis di perempatan Jalan Sabang.

Di dalamnya, juga terdapat sport center untuk olahraga basket, futsal dan bulu tangkis.

Prosesi peresmian dimaksud melibatkan tiga generasi BUMN yang disambut dengan flashmob milennial BUMN dan Kementerian BUMN bersama Menteri BUMN dan para tamu VVIP.

Prosesi kemudian dilanjutkan dengan memasukkan kunci penyelarasan yang diikuti dengan penayangan augmented reality pembangunan BUMN Center, Gedung Sinergi 8 dan Fasad Gedung Kementerian BUMN.

Perjalanan Kementerian BUMN yang saat ini telah menginjak usia yang ke-21 berawal dari pembentukan Kementerian Pendayagunaan BUMN pada tahun 1998 dengan Menteri pertama, Tanri Abeng.

Kementerian BUMN memiliki tugas dan tanggung jawab yang sangat besar dalam rangka membina dan mengelola BUMN untuk bisa meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

“Terlebih lagi semenjak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, yang menegaskan maksud dan tujuan didirikannya BUMN sebagaimana tertuang dalam Pasal 2,” kata Menteri Rini.