KPU Malut gelar pleno penghitungan suara Pemilu 2019

Ternate (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU), Maluku Utara (Malut) menggelar pleno rekapitulasi hasil pemilu presiden dan pemilu legislatif 2019 untuk KPU 10 kabupaten/kota di Malut yang telah menyelesaikan pleno rekapitulasinya.

Ketua KPU Malut, Syahrani Somadayo di Ternate, Minggu, mengatakan, dari 10 kabupaten/kota baru KPU Kota Tidore Kepulauan menyelesaikan pleno rekapitulasinya di KPU Malut.

"Hari pertama pleno rekapitulasi ini, KPU Tikep telah menyelesaikan rekapitulasinya untuk pemilu presiden, DPD, DPR-RI dan DPRD Provinsi, tetapi ada sembilan kabupaten/kota yang belum menyelesaikan pleno rekapitulasinya di tingkat PPK," kata Syahrani.

Olehnya itu, KPU Malut melakukan skorsing pleno rekapitulasi penghitungan surat suara hasil pemilu untuk sembilan kabupaten/kota hingga 7 Mei 2019.

Untuk pemilu presiden sendiri, pasangan Prabowo-Sandiago Salahuddn Uno berhasil meraih 37. 631suara, mengalahkan pasangan Jokowi-Ma’ruf yang hanya peroleh 24.978 suara.

Begitu pula untuk suara DPD-RI, suara Sultan Tidore, Husain Alting Sjah peroleh 33.556, disusul Salahuddin Adrian dengan 4.496 suara, Chaidir 4.185 suara, Suryati Armaien 2332 suara disusul Burhan 833 suara, Ade Taher 702 suara dan Basri 375 suara.

Sedangkan untuk DPRD Provinsi Malut PDIP raih 24.081 suara, disusul Partai Golkar 6.008 suara, Nasdem 5362 suara dan PKS meraih 4567 suara.

Sementara itu, Polda Malut, menyiagakan 800 personelnya dalam rangka pengamanan, rekapitulasi suara pileg dan pilpres yang dilaksanakan KPU Provinsi Malut di Hotel Dafam Ternate.

Kabid Humas Plda Malut, AKBP Hendri Badar ketika dihubungi terpisah menyatakan, Polda Malut telah menerjunkan 800 personel
gabungan dari Polda, Polres dan TNI untuk amankan jalannya rapat pleno terbuka.

Dia mengatakan ada tiga bentuk pengamanan dalam rapat pleno tingkat propinsi yakni ring satu, ring dua, hingga ring tiga, dan pengaman ini pihaknya siap selama 24 jam, sehingga dengan pengaman ini, Polda Malut menghimbau kepada masyarakat Malut agar bersama sama menjaga keamanan dan ketertiban..

"Kita harus menghormati proses ini yang sudah berjalan hingga TPS, PPK, kabupaten kota, hingga Propinsi, mari kita memberikan kepercayaan kepada Polri untuk melaksanakan pengaman ini," ujarnya.