Cavusoglu: Penyelesaian yang abaikan warga Siprus Yunani tak diterima

Ankara, Turki (ANTARA) - Ankara tak bisa menerima penyelesaian mengenai masalah Siprus yang mengabaikan warga Siprus Turki dan keinginan mereka, kata Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu pada Sabtu.

"Tak mungkin bagi kami untuk menerima penyelesaian yang mengabaikan orang Siprus Turki, mengabaikan kesetaraan mereka dan mengabaikan keinginan orang Siprus Turki," kata Cavusgolu dalam Pertemuan Media Dewan Wartawan Global di Kota Pantai Girne, Republik Turki Siprus Utara (TRNC).

Cavusoglu mengatakan penyelesaian yang langgeng tak bisa dicapai dalam masalah Siprus meskipun bertahun-tahun perundingan, demikian laporan Kantor Berita Turki, Anadolu --yang dipantau Antara di Jakarta, Sabtu malam. Menteri Luar Negeri Turki itu menambahkan Turki akan melanjutkan "sikap konstruktifnya" guna melindungi hak warga Siprus Turki dan TRNC.

"Kami akan melakukannya bersama," katanya.

Cavusoglu menyatakan warga Siprus Turki juga telah melakukan tugas mereka selama 60 tahun bagi penyelesaian yang langgeng dengan dasar kesetaraan politik.

"Republik Turki dan TRNC serta warga Siprus Turki sejak dulu selalu mendukung penyelesaian," katanya. Ia menambahkan penyebab tak tercapainya penyelesaian mengenai masalah tersebut ialah pemerintah Siprus Yunani tak ingin berbagi apa pun di pulau itu dengan orang Siprus Turki.

Pada 1974, setelah kudeta yang bertujuan mencaplok Siprus oleh Yunani, Ankara dipaksa campur tangan sebagai negara penjamin. Pada 1983, TRNC didirikan.

Berabad-abad setelah itu telah menyaksikan beberapa upaya untuk menyelesaikan pertikaian tersebut, semuanya berakhir dalam kegagalan. Yang paling akhir yang diselenggarakan dengan keikutsertaan negara penjamin --Turki, Yunani dan Inggris-- berakhir pada 2017 di Swiss.

Pada 2004, dalam dua referendum, rencana sekretaris jenderal PBB saat itu Kofi Annan diterima oleh warga Siprus Turki tapi ditolak oleh warga Siprus Yunani.

Pembicaraan telah dipusatkan pada model federal, dengan dasar kesetaraan politik pihak Siprus Turki dan Yunani, tapi penolakan Siprus Yunani mengenai penyelesaian semacam itu, termasuk rencana Kofi Annan, mengakibatkan kemunculan model lain.

Dalam laporan belum lama ini, Sekretaris Jenderal PBB saat ini Antonio Guterres juga mengatakan bahwa "gagasan baru" mungkin diperlukan untuk menyelesaikan masalah pulau tersebut.

Turki menuding sikap keras kepala Siprus Yunani sebagai penyebab kegagalan pembicaraan, dan juga menyalahkan Uni Eropa karena mengizinkan Siprus sebagai pulau yang terpecah menjadi anggota persekutuan itu pada 2004, setelah warga Siprus Yunani memberi suara untuk menolak kesepakatan perdamaian.

Sumber: Anadolu Agency