Canberra (ANTARA News) - Pemimpin Partai Buruh, Kevin Rudd, Senin, diambil sumpahnya sebagai perdana menteri Australia ke-26, meluncurkan era baru saat dia berjanji untuk menarik beberapa kebijakan pendahulunya dari konservatif. Sembilan hari setelah mencapai kemenangan besar atas John Howard, yang telah mengendalikan pemerintah koalisi selama 11 tahun, Rudd mengucapkan sumpah di depan Gubernur Jenderal Michael Jeffery di Wisma Pemerintah di Canberra. Bertentangan tajam dengan kebijakan Howard, perdana menteri baru berjanji untuk menandatangani Protokol Kyoto mengenai perubahan iklim, menarik tentara Australia dari Irak dan membongkar undang-undang perburuhan. Disaksikan isterinya, Therese Rein, perempuan pengusaha jutawan, dan ketiga anak mereka, Rudd bersumpah di bawah bibel untuk `melaksanakan tugas dengan baik dan tulus untuk Persemakmuran Australia, bumi dan manusianya, dalam jabatan perdana menteri.` Wakil Rudd dari Partai Buruh, Julia Gillard, juga bersumpah sebagai wanita pertama menjabat wakil perdana menteri, bersama dengan sebagian kabinetnya. Kabinet baru terdiri 20 menteri, 10 menteri lainnya, dan 12 sekretaris parlemen yang segera mengadakan pertemuan menteri di Gedung Parlemen setelah mereka bersumpah, dan Rudd berjanji akan segera bekerja. "Ini adalah hari penting bagi kami karena kami membuka lembaran baru untuk melaju ke masa depan," katanya kepada para wartawan menjelang pelantikan. Pembalikan penolakan Howard untuk meratifikasi Protokol Kyoto mengenai pemanasan global menjadi agenda teratas, kata Rudd, yang pekan depan akan menghadiri konferensi besar mengenai perubahan iklim yang diprakarsai PBB di Bali, Indonesia. "Seperti saya katakan sebelum pemilihan, langkah pertama kali sebagai pemerintah mendatang adalah meratifikasi Protokol Kyoto," katanya. Namun, Rudd memperingatkan bahwa tugas konferensi adalah menggodok peta-jalan bagi perjanjian global baru mengenai pengurangan emisi gas rumahkaca pada saat Protokol Kyoto habis masa berlakunya pada 2012, itu tidak mudah. "Itu akan memerlukan banyak waktu, banyak perundingan, dalam prosesnya," katanya. Sekitar 190 pemerintah telah diundang untuk menghadiri konferensi yang berlangsung 11 hari, yang diselenggarakan berdasarkan Kerangka Kerja Konvensi PBB mengenai Perubahan Iklim (UNFCCC). Mengenai Irak, Rudd berjanji akan menarik 550 prajurit tempur Australia dari negara yang masih bergolak itu pada pertengahan tahun depan. "Kami belum memulai pembicaraan-pembicaraan kami dengan AS mengenai hal itu<` katanya Jum`at. "Tapi, kami akan mengadakan pertemuan dengan dutabesar AS sebelumnya, jauh sebelum berencana membahas hal itu." Rencana penarikan mundur tentara Australia itu bertentangan dengan sikap dukungan Howard terhadap Presiden AS George W. Bush terhadap Irak, namun Rudd telah berjanji untuk tetap memelihara hubungan yang erat dengan Washington, dan berencana akan berkunjung ke Gedung Putih tahun depan. Prioritas lain pemerintah Partai Buruh adalah mencabut undang-undang perburuhan kabinet Howard, yang mengizinkan para majikan mengurangi upah dan bekerja dalam kondisi menekan pekerja ke arah kontrak-kontrak perorangan. "Rancangan undang-undang masa transisi akan disiapkan meskipun kami tidak dalam posisi menghasilkan hal itu, mungkin sampai awal tahun depan manakala parlemen bersidang," katanya dikutip AFP. "Kami ingin melaksanakan dengan tenang, sejuk dan berdasarkan metode dalam rangka memulihkan kejujuran dan keseimbangan di bidang kerja."(*)
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2007
