Madiun (ANTARA News) - Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akan tetap memperjuangkan korban lumpur Lapindo yang nasibnya hingga kini belum jelas. "Sejak awal sampai sekarang, PKB minta interpelasi (hak interpelasi-Red) lumpur, karena kebijakan pemerintah belum memihak mereka," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PKB Zannubah Arifah Chofsah (Yenny Wahid) di Madiun, Sabtu. Hak interpelasi adalah hak anggota DPR mengajukan pertanyaan baik lisan maupun tertulis kepada pemerintah, yang bertalian dengan bidang tugas dan wewenang. Di hadapan pengurus PKB se-Keresidenan Madiun dan Kediri, ia mengatakan pamor partai politik saat ini mengalami penurunan akibat rakyat tak merasakan manfaatnya. "Karena itu, PKB harus melakukan evaluasi agar eksistensinya dirasakan masyarakat, terutama keberpihakan PKB kepada rakyat," katanya. Menurut putri mantan Presiden KH.Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu, pemerintah saat ini menjalankan sistem ekonomi yang merugikan rakyat dan menguntungkan kelompok miliuner. "Pemerintah tak berani menolak sistem ekonomi yang memihak rakyat sehingga yang terjadi adalah pertumbuhan dan bukan pemerataan," katanya. Dalam serap aspirasi, Yenny Wahid memuji hubungan harmonis NU dan PKB di Kota Madiun, seperti hubungan orang tua dan anak. "Hubungan PKB dengan NU harus seperti di Kota Madiun, apalagi PKB di Kota Madiun selalu membagi pendapatan dengan NU, sehingga rakyat di Kota Madiun tak terbelah," katanya. Turut hadir dalam kesempatan itu, Sekretaris Dewan Syuro DPP PKB, An`im, Ketua DPC PKB Kabupaten Madiun dan sekaligus Wabup Madiun, H Muhtarom, Ketua Dewan Syuro DPC PKB KOta Madiun, Marsidi Rosyid dan pengurus DPC PKB lainya yang ada di Keresidenan Madiun dan Kediri. Usai pertemuan itu, Yenny Wahid melanjutkan kunjungan ke Jombang, Gresik dan Probolinggo.(*)
Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2007