KPU NTT: PBB tidak menyerahkan LPPDK

Kupang (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), mencatat, ada satu partai politik yakni Partai Bulan Bintang (PBB), yang tidak menyerahkan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK) ke kantor Akuntan Publik.

"Sampai batas waktu penyerahan LPPDK pada Kamis, (2/5) pukul 18.00 WITA, PBB tidak menyerahkan LPPDK," kata Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTT, Thomas Dohu kepada Antara, di Kupang, Jumat.

Dia mengemukakan hal itu, berkaitan dengan penyerahan LPPDK partai politik tingkat Provinsi NTT kepada kantor Akuntan Publik, yang dilaksanakan di Sekretariat KPU NTT.

Artinya, dari 16 partai politik peserta pemilu di daerah itu, hanya satu parpol yang tidak menyerahkan LPPDK, sementara 15 parpol lainnya telah menyerahkannya sesuai dengan jadwal.

Ke-15 parpol yang menyerahkan LPPDK itu adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Gerindra, PDI Perjuangan, Golkar, Nasdem, Garuda, berkarya, PKS, Perindo, PPP, PSI, PAN, Hanura, Demokrat dan PKPI.

Mengenai calon DPD, dia mengatakan, ada delapan dari 36 calon anggota DPD daerah pemilihan NTT yang tidak menyerahkan LPPDK.

Ke-delapan calon itu asalah Flavianus N. Embun, Yustina Ndung, Yustina Goo, Martinus Mantro, Kornelis Soi, Yahidin Umar, Aleksius Armanjaya, Antonius F. Bethan.

Thomas Dohu mengatakan, kantor Akuntan Publik (KAP) memiliki waktu 30 hari untuk mengaudit laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye, baik parpol maupun DPD.