Markas Besar PBB, New York (ANTARA News) - Pada hari terakhir masa jabatan Indonesia sebagai presiden Dewan Keamanan PBB, Dewan beranggotakan 15 negara itu gagal mengeluarkan sebuah resolusi untuk mendukung hasi Konferensi Annapolis, karena rancangan yang diajukan oleh Amerika Serikat akhirnya ditarik sendiri oleh AS. Saat memberikan keterangan kepada para wartawan usai sidang DK-PBB membahas isu Timur Tengah di Markas Besar PBB, New York, Jumat, Presiden Dewan Keamanan PBB bulan November Marty Natalegawa mengatakan kendati tidak ada resolusi, para anggota DK-PBB memperlihatkan kesamaan pandangan dan sikap terhadap hasil Konferensi Annapolis. "Para anggota semuanya menyambut baik, mendukung dan mendorong agar semua pihak terkait akan menindaklanjuti hasil konferensi tersebut," kata Marty yang juga Wakil Tetap RI untuk PBB itu. Saat wawancara dengan ANTARA News, Marty mengakui bahwa beberapa negara anggota PBB sempat mengajukan perubahan terhadap rancangan yang diajukan AS. Namun ia mengungkapkan, amandemen yang diajukan tersebut justru merupakan sinyal positif bagi upaya menggolkan rancangan resolusi yang digagas AS soal dukungan terhadap kesepakatan di Annapolis untuk menghidupkan kembali perundingan bagi penyelesaian akhir konflik Israel-Palestina dan Timur Tengah secara keseluruhan. "Memang ada beberapa amandemen yang sempat diajukan, tapi itu pun lebih bersifat merapikan rancangan. Semua akhirnya setuju terhadap isi rancangan tapi pada akhirnya tidak dibawa ke sidang Dewan Keamanan untuk dilakukan pemungutan suara karena AS justru menarik rancangan tersebut," papar Marty. Menurut beberapa sumber di kalangan diplomat internasional, keputusan AS untuk menarik rancangan resolusi disebabkan adanya keberatan Israel yang disebut-sebut khawatir bahwa resolusi tersebut akan membawa Dewan Keamanan ke dalam pembicaraan yang baru-baru saja disepakati dengan Palestina. Sementara Marty mengungkapkan bahwa meskipun negara-negara anggota Dewan Keamanan sudah mencapai kesamaan pandangan soal dikeluarkannya resolusi tersebut, negara-negara terkait yang bukan anggota DK-PBB --dalam hal ini Israel dan Palestina-- menganggap saat ini tanggapan DK dalam bentuk resolusi tidak tepat dan tidak diperlukan. "Karena itu, AS memilih untuk menarik rancangan resolusi," ujarnya. Indonesia sendiri, kata Marty, dapat memahami nuansa yang berkembang, yaitu kekhawatiran bahwa adanya resolusi justru akan membawa kesulitan baru di kemudian hari dalam proses perundingan yang baru saja akan dijalankan antara Israel dan Palestina. Terhitung hingga pukul 11.59 malam pada 30 November, jabatan kepresidenan Indonesia berakhir dan mulai tanggal 1 Desember posisi itu diambil alih oleh Italia yang akan bertugas sebagai presiden DK-PBB selama satu bulan. Dewan Keamanan PBB saat ini terdiri atas lima anggota tetap dengan hak veto --yaitu AS, Inggris, Perancis, Rusia dan China, dan 10 anggota tidak tetap tanpa hak veto, yaitu Indonesia, Italia, Belgia, Panama, Slovakia, Qatar, Peru, Afika Selatan, Ghana dan Kongo. Indonesia masih akan bertugas sebagai anggota Dewan keamaman PBB hingga Desember 2008. (*)

Pewarta:
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2007