Dili (ANTARA News) - Situasi keamanan Timor Leste saat ini tampak stabil tetapi bantuan internasional masih diperlukan, kata kepala delegasi Dewan Keamanan PBB, Jumat. Di Negara tersebut terjadi kekerasan pada April dan Mei, ketika pasukan keamanan bertempur di jalanan sehingga paling tidak 37 orang tewas dan pasukan internasional terpaksa diterjunkan untuk memulihkan ketenangan. Sebagian besar pasukan internasional tersebut masih berada di Timor Leste untuk berpatroli guna menjaga keamanan, sedangkan ribuan orang masih berada di penampungan karena tidak dapat pulang atau terlalu takut untuk pulang. Tim Dewan Keamanan PBB yang pada Jumat menyelesaikan kunjungan satu pekannya, mengadakan pertemuan dengan presiden, perdana menteri, partai politik, organisasi non-pemerintah dan mereka yang kehilangan tempat tinggal, kata ketua tim itu, Dumisani Kumalo. "Kesan umum kami adalah negara ini baik-baik saja dan tampaknya keamanannya bagus sekali, tetapi negara ini masih memerlukan banyak bantuan internasional," kata Kumalo dalam konferensi pers. "Kami akan kembali ke New York untuk menyusun laporan kepada Dewan Keamanan...saya bisa memastikan kepada anda bahwa bantuan internasional bagi PBB untuk mengerjakan tugasnya akan terus berlanjut," kata Kumalo, yang juga Duta Besar Afrika Selatan bagi PBB. Dewan Keamanan PBB, sebelum kunjungan itu dilakukan, mengatakan bahwa kegiatan itu bertujuan untuk menegaskan komitmen PBB bagi kedaulatan dan stabilitas jangka panjang Timor Leste. Terdapat tiga masalah besar yang masih ada di Timor Leste, kata Kumalo, berdasarkan diskusi dengan warga yang membawa mereka ke dua daerah di luar ibukota negara itu. Masalah itu adalah kasus pemimpin pemberontak, Alfredo Reinado, yang masih buron; warga yang kehilangan tempat tinggal; dan keluhan yang belum terselesaikan dari mereka yang disebut "para pembuat petisi", yaitu sekelompok tentara yang dipecat sehingga memicu terjadinya kekerasan pada tahun lalu. Presiden Jose Ramos-Horta, penerima penghargaan Nobel perdamaian, kepada delegasi itu mengatakan "bahwa dia menangani tiga persoalan ini dan sebenarnya dia terlibat suatu rencana untuk memecahkan tiga persoalan ini," kata Kumalo. Semua partai politik perlu berusaha memecahkan persoalan ini, kata duta besar tersebut. "Saya kira prioritas jangka pendek untuk negara ini adalah meneruskan rekonsiliasi dan dialog nasional antar partai," tambah dia kepada AFP.(*)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2007
