Jakarta (ANTARA News) - Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Muladi, mengatakan bahwa prosedur pengajuan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Djoko Santoso menjadi calon Panglima TNI sudah tepat, yakni Presiden mengajukan ke DPR untuk diberikan pertimbangan. "Ini sudah tepat. Angkatan Darat yang dapat Djoko Santoso, dan sudah diajukan sesuai prinsip demokratis melalui pertimbangan DPR," kata Muladi seusai acara "Memantapkan Pelaksanakan Otonomi Daerah Menyongsong Ketahanan Nasional" di Gedung Lemhanas, Jakarta, Kamis. Mengenai kesempatan yang diberikan kepada Angkatan Darat untuk menjadi Panglima TNI, menurut Muladi, hal itu merupakan konsensus sejak pemerintahan Gus Dur supaya tidak menimbulkan kecemburuan sosial angkatan satu dengan yang lain dalam satu kesatuan. "Itu konsesus tidak bisa diingkari dan harus ditaati. Mungkin nanti giliran Angkatan Laut. Karena itu, mulai sekarang harus disiapkan kader-kader terbaik," katanya. Muladi menyatakan, sejumlah hal yang harus dibenahi oleh Panglima TNI ke masa depan adalah strategi pembangunan TNI yang komprehensif, terutama konsep keamanan nasional, pembangunan Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) sistem pertahanan, memperbaiki manajemen dan sistem kepemimpinan di lingkungan TNI serta menumbuhkan kebersamaan dengan angkatan lain. Panglima TNI ke masa depan juga harus membangun sinergi dan mengembangkan kerjasama dengan negara lain, misalnya dengan Australia. Muladi menjelaskan, meskipun TNI tidak diperbolehkan berpolitik praktik, namun TNI tetap harus sadar politik. "Panglima TNI harus sadar berpolitik dan tahu persis kebijakan nasional di mana tempat TNI," katanya. Sebagai "advisor" pemimpin nasional, panglima TNI tidak boleh berpolitik, tetapi juga tidak boleh "cuci tangan", karena harus sadar demokrasi. "Hal ini penting dalam hal diplomasi dengan negara lain," katanya. Ia mengatakan, jika ada perselisihan dengan negara lain dan terjadi "deadlock", penggunaan persenjataan militer atau perang merupakan langkah terakhir. "Selesaikan dulu dengan jalan damai, diplomasi secara politis," kata Muladi menambahkan. (*)
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2007
