Jakarta (ANTARA News) - Perbaikan sistem transportasi dan penggunaan teknologi tidak cukup untuk mengatasi permasalahan lalu lintas dan angkutan di ibukota tanpa diikuti dengan perbaikan perilaku pengguna jalan raya di Jakarta yang saat ini masih buruk. Anggota Dewan Transportasi Kota (DTK) Jakarta, Soetanto Soehodo, usai pelantikan anggota DTK Jakarta periode 2007-2012 di Balaikota Jakarta, Kamis, mengatakan perilaku pengendara kendaraan bermotor dan pengguna jalan yang masih buruk memberikan kontribusi yang besar atas sulitnya penyelesaian masalah kemacetan dan kerumitan lalu lintas saat ini. "Tidak semua bisa kita selesaikan dengan perbaikan sistem dan teknologi, tapi yang lebih penting adalah perilaku, sikap dan budaya dalam menggunakan jalan umum," katanya. Dipaparkan Soetanto, bila tidak pernah ada keinginan dan usaha untuk mengubah perilaku maka selama itu pula kondisi lalu lintas dan kualitas transportasi di Jakarta akan buruk. "Contohnya parkir. Yang namanya parkir di badan jalan itu akan sangat mengurangi kapasitas jalan dan pada akhirnya berpotensi menimbulkan kemacetan, belum lagi bus kota yang berhenti sembarangan dan pengendara motor yang bergerak dengan motornya secara serampangan," ujarnya. Oleh karena itu ia mengatakan diperlukan kesadaran semua pihak baik pemerintah daerah, pemilik angkutan umum dan juga masyarakat pengguna jalan raya untuk memperbaiki masalah lalu lintas dengan perbaikan sistem pengelolaan angkutan, perbaikan sarana angkutan umum, penegakan hukum dan juga perubahan perilaku berkendara. Sementara itu Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo usai melantik 15 orang anggota DTK Jakarta mengatakan pola transportasi makro (PTM) di DKI Jakarta memerlukan adanya perbaikan disesuaikan dengan kondisi lalu lintas ibukota saat ini. "Kondisi lalu lintas Jakarta, permasalah tarif TransJakarta dan juga pelayanannya, itu semua tidak bisa dibiarkan dan harus diperbaiki," katanya. Soetanto Soehodo, secara pribadi melihat dengan heterogenitas masyarakat Jakarta, termasuk banyaknya warga dengan kemampuan ekonomi menengah ke bawah, maka sebaiknya DTK Jakarta mengutamakan perbaikan angkutan umum selama lima tahun yang akan datang. "Kita punya bobot yang besar seharusnya untuk memperhatikan masalah angkutan umum, namun demikian masalah transportasi lainnya pun harus diberi porsi perhatian. Saat ini masalah transportasi tidak hanya terkait di jalan raya, namun juga harus kita lihat sisi sosial dan ekonomi," tegasnya. Pada 2004 diluncurkan koridor I (Blok M-Kota) yang kemudian pada 2005 diresmikan koridor II (Pulogadung-Harmoni) dan koridor III (Kalideres-harmoni). Memasuki 2007 diresmikan koridor IV (Pulogadung-Dukuh Atas), koridor V (Kampung Melayu-Ancol), koridor VI (Ragunan-Kuningan) dan koridor VII (Kampung Rambutan-Kampung Melayu). Pemprov DKI Jakarta pada 2007 mulai membangun tiga koridor yaitu koridor VIII (Lebak Bulus-Harmoni), koridor IX (Pinang Ranti-Grogol-Pluit) dan koridor X (Cililitan-Tanjung Priok). Dalam rencana yang telah disusun, akan dibangun kemudian secara bertahap koridor XI (Pulogebang-Kampung Melayu), koridor XII (Pluit-Tanjung Priok), koridor XIII (Pondok Kelapa-Blok M), koridor XIV (UI-Pasar Minggu-Manggarai) dan koridor XV (Ciledug-Blok M).(*)
Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2007
