Menteri PUPR: Pemindahan Ibu Kota bukan rencana ujug-ujug

Pertimbangan utama dalam menentukan lokasi Ibu Kota baru antara lain aman dari kawasan bencana 'ring of fire' dan memiliki akses ke pantai

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan rencana pemindahan Ibu Kota, yang telah diputuskan pemerintahan Presiden Joko Widodo, bukan rencana ujug-ujug, namun telah dirancang dengan matang dan merupakan hasil kajian Bappenas.

"(Pemindahan Ibu Kota) ini bukan ujug-ujug," katanya kepada wartawan seusai membuka acara Indonesia Construction Conference 2019 di Jakarta, Selasa.

Menteri PUPR memaparkan rencana itu adalah berdasarkan kajian Bappenas, yang menghasilkan tiga opsi, yaitu pertama, Ibu Kota tetap berada di Jakarta.

Sedangkan dua opsi lainnya adalah dipindahkan di sekitar Jakarta dan berada di luar Pulau Jawa.

Menurut Basuki, ada beragam pertimbangan utama dalam menentukan lokasi Ibu Kota baru antara lain aman dari kawasan bencana ring of fire dan memiliki akses ke pantai, meski bukan berarti Ibu Kota baru tersebut harus tepat berada di tepi pantai.

Ia mengungkapkan lokasi tepat akan terus dikaji secara mendalam, termasuk masukan BMKG bahwa kawasan, yang relatif aman dari bencana adalah Pulau Kalimantan.

Selain itu, ada pula yang menyatakan bahwa daerah tepat berada di tengah-tengah Indonesia seperti Mamuju atau Pare-pare, tetapi persoalannya sejumlah kota tersebut masih terletak di kawasan ring of fire.

Sebelumnya, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro mengungkapkan estimasi biaya untuk membangun Ibu Kota baru seluas 40.000 hektare di luar Pulau Jawa mencapai sekitar Rp466 triliun.

"Kita mencoba membuat estimasi besarnya pembiayaan tadi di mana skenario satu diperkirakan sekali lagi akan membutuhkan biaya Rp466 triliun atau 33 miliar dolar AS, " kata Bambang saat rapat terbatas bertopik Tindak Lanjut Rencana Pemindahan Ibu Kota di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/4).

Luas lahan 40.000 hektare dibutuhkan jika jumlah penduduk mencapai 1,5 juta jiwa yang terdiri dari seluruh aparatur sipil negara yang bekerja di kementerian dan lembaga, tingkat legislatif dan yudikatif serta pelaku ekonomi dan anggota TNI dan Polri turut migrasi ke ibu kota baru.

"Dengan penduduk 1,5 juta di mana pemerintahan akan membutuhkan 5 persen lahan, ekonomi 15 persen, sirkulasi infrastruktur 20 persen, permukiman 40 persen dan ruang terbuka hijau 20 persen. Diperkirakan dibutuhkan lahan minimal 40.000 hektare, itu skenario yang pertama" jelas Bambang.

Sementara untuk skenario kedua dengan keperluan luas lahan yang lebih kecil, yakni 30.000 hektare, dikalkulasi membutuhkan biaya Rp323 triliun atau 23 miliar dolar AS.

Untuk skenario kedua, jumlah orang yang bermigrasi yakni 870.000 jiwa terdiri dari aparatur sipil negara kementerian dan lembaga, tingkat legislatif dan yudikatif, aparat TNI dan Polri, dan pelaku ekonomi.

Dalam kajian Bappenas mengenai pemindahan ibu kota pemerintahan yang dipaparkan Bambang, pembiayaan pembangunan ibu kota baru sebesar Rp466 triliun memiliki porsi sekitar Rp250 triliun dari pemerintah, dan sisanya oleh pihak swasta.

Bambang dalam jumpa pers juga menjelaskan arahan Presiden Joko Widodo terkait pembiayaan yakni membuat skema yang tidak memberatkan APBN dan melibatkan partisipasi pihak ketiga dengan kendali penuh di pemerintah.