Pemerintah dorong penyediaan listrik di pelosok

Pemerintah terus mendorong penyediaan listrik hingga ke pelosok melalui berbagai programnya

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah terus menekankan untuk mendorong pemasangan infrastruktur kelistrikan di wilayah pelosok Nusantara guna menjaga target elektrifikasi Indonesia.

"Pemerintah terus mendorong penyediaan listrik hingga ke pelosok melalui berbagai programnya. Selain andal, yang lebih penting harganya terjangkau," ujar Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama Kementerian ESDM, Agung Pribadi di Jakarta, Senin dalam informasi tertulis.

Kondisi geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan menjadi tantangan utama dalam upaya penyediaan akses listrik yang menjangkau seluruh pelosok negeri, selain faktor keekonomian. Sistem kelistrikan hadir sebagai upaya untuk mempermudah pengawasan kondisi kelistrikan Nusantara.

Hadirnya interkoneksi semakin meningkatkan keandalan sistem-sistem kelistrikan yang telah ada. "Saat ini Indonesia terdiri dari 38 sistem besar dan sistem-sistem kecil yang mengelilinginya, dimana untuk Jawa dan Bali sudah menjadi satu kesatuan sistem atau biasa disebut sistem interkoneksi," demikian sebelumnya diungkapkan Vice President Public Relation PLN, Dwi Suryo Abdullah.

Lebih lanjut Dwi mengatakan bahwa sejak tahun 2018 tidak ada lagi sistem yang mengalami kekurangan pasokan listrik (defisit). Jika dibandingkan dengan tahun 2015, saat itu masih terdapat 11 sistem kelistrikan di Indonesia mengalaminya.

"Tahun 2015 ada 11 sistem yang mengalami defisit, namun sejak 2018 kondisi tersebut berubah dan seluruh sistem sudah tidak ada lagi yang mengalami defisit, bahkan di sejumlah sistem besar, mempunyai reserve margin hingga 30 persen," ujar Dwi.

Reserve margin atau cadangan daya ini tentunya tidak hanya untuk mengatasi kondisi saat pembangkit dalam perawatan rutin, namun lebih dari itu juga dapat mendorong tumbuhnya investasi di sektor industri manufaktur.

Menurut Dwi, pengembangan sistem dan infrastruktur kelistrikan yang tidak kalah penting adalah dalam rangka mempercepat tercapainya rasio elektrifikasi 99,9 persen di akhir tahun 2019.

Dwi juga menyebut, dalam mewujudkan sistem tenaga listrik yang efisien, handal, ekonomis dan ramah lingkungan, pembangunan insfrastruktur ketenagalistrikan selalu berpedoman pada Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL). "Ini dilakukan agar pemanfaatan energi nasional bisa maksimal," kata Dwi.

Baca juga: 0,01 persen penduduk Jabar belum teraliri listrik
Baca juga: PLN targetkan rasio elektrifikasi Sumbar capai 98 persen akhir 2019