Pemprov Jateng berencana terbitkan obligasi daerah Rp2 triliun

Saat ini kami masih mendalami pilihan program, regulasi, termasuk kemungkinan-kemungkinan penilaian sektor maupun sub-sektor yang ada...

Semarang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berencana menerbitkan obligasi daerah yang akan digunakan untuk membiayai sejumlah program strategis yang bermanfaat bagi semua lapisan masyarakat.

"Saat ini kami masih mendalami pilihan program, regulasi, termasuk kemungkinan-kemungkinan penilaian sektor maupun sub-sektor yang ada, sedangkan untuk infrastruktur Pemprov Jateng telah melakukan pendataan sampai total pembiayaan," kata Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Semarang, Senin.

Ganjar mengungkapkan bahwa nilai total rencana obligasi yang akan diterbitkan Pemprov Jateng mencapai Rp2 triliun yang diperlukan untuk pembangunan RSUD unggulan pelayanan kanker, RSUD unggulan pelayanan ibu dan anak, pengembangan pelayanan kanker di RSUD Kelet di Kabupaten Jepara sampai pusat olahraga.

Menurut Ganjar, Provinsi Jawa Tengah memang termasuk dalam daerah yang berpotensi menerbitkan obligasi, apalagi provinsi beribukota Semarang itu memperoleh penilaian A dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

"Kami lagi menyiapkan izin prinsip baru masuk perda dan sudah memasukkan ke DPRD. Harapannya ini masuk agenda prioritas, kalau dalam masa sidang berikutnya bisa masuk harapannya bisa langsung diproses, mudah-mudahan akhir tahun bisa selesai," ujarnya.

Hal tersebut disampaikan Ganjar pada acara diskusi terbuka tentang obligasi daerah di Ballroom PO Hotel Semarang.

Kendati demikian, ada beberapa hal yang membuat Ganjar ragu terhadap penerbitan obligasi itu antara lain, apakah obligasi daerah memengaruhi penilaian terhadap kinerja keuangan daerah karena adanya utang daerah dalam struktur APBD.

Kemudian, bagaimana jika uang obligasi yang diterima di APBD dan ditempatkan dalam deposito menimbulkan tingkat suku bunga pinjaman yang lebih rendah daripada tingkat suku bunga tabungan sehingga timbul kerugian daerah.

Selanjutnya, apakah program yang dibiayai obligasi daerah harus bersifat "cost recovery" dan menghasilkan pendapatan untuk pendapatan asli daerah dan apakah jaminan dipersyaratkan selama jangka waktu waktu obligasi daerah.

Jika dengan mengeluarkan obligasi justru membuat performa anggaran merosot, Ganjar yakin pasti tidak ada orang yang mau mengeluarkan obligasi karena paradigma penilaian pasti mengenai berapa belanja langsung dan tidak langsung serta ada utang atau tidak.

"Tapi seandainya tidak, ini akan jadi lompatan karena diharapkan Jateng yang akan pecah telur, yang pertama kali akan mengeluarkan ini dan mudah-mudahan bisa menginspirasi," katanya.