Jakarta (ANTARA News) - Negara-negara terkaya di dunia mempunyai tanggungjawab historis untuk memelopori penyeimbangan anggaran karbon dengan mengurangi emisi gas buang karbon mereka sebesar minimal 80 persen dari angka tahun 1990 sebelum tahun 2050, demikian hasil kajian Badan Pembangunan PBB (UNDP) yang diluncurkan di Jakarta, Selasa. Laporan UNDP mencermati bahwa pola konsumsi energi di negara-negara maju adalah penyebab utama berubahnya iklim, itu sebabnya emisi mereka harus ditekan secara signifikan. "Andai kata setiap orang di Bumi memiliki gaya hidup seperti orang Amerika Serikat dan Kanada, maka akan diperlukan sembilan planet untuk mengatasi polusi yang ditimbulkan," tulis laporan bertajuk "Melawan Perubahan Iklim: Solidaritas Manusia dalam Dunia yang Terpecah" itu mengingatkan. Laporan menunjukkan bahwa walaupun Cina akan mengejar Amerika Serikat sebagai penyebab emisi karbon terbesar di dunia dalam tempo 10 tahun ke depan, seorang individu di Negeri Paman Sam masih menghabiskan secara rata-rata 5 kali lebih besar energi daripada satu orang Cina atau lima orang India. Dalam masa operasi satu tahun, sebuah mesin pendingin ruangan (AC) di negara bagian Florida, Amerika, bahkan mengeluarkan lebih banyak karbondioksida (CO2) dibandingkan dengan seorang warga Kamboja sepanjang hayatnya. Borosnya negara maju juga tersorot lekat ketika Inggris yang populasinya sekitar 60 juta orang melepaskan karbon yang lebih besar daripada emisi gabungan Mesir, Nigeria, Pakistan, dan Vietnam yang total penduduknya 472 juta jiwa. Negara bagian Texas, Amerika, yang populasinya 23 juta orang ternyata juga punya jumlah emisi gas karbon yang lebih besar daripada semua kawasan sub-Sahara Afrika, yang dihuni oleh sekitar 720 juta orang. Selain diwajibkan memangkas emisi, negara maju juga sudah seharusnya mendukung pembentukan dana investasi global sebesar 86 miliar dolar Amerika atau setara dengan 0,2 persen GDP (Gross Domestic Product) atau Produk Domestik mereka tiap tahunnya untuk membiayai upaya adaptasi internasional melindungi kaum miskin di dunia. Laporan UNDP juga menganjurkan dibentuknya fasilitas upaya mitigasi perubahan iklim (CCMF), yang dibiayai oleh negara maju, dan dirancang untuk menyediakan insentif, termasuk akses pada teknologi energi bersih, untuk memandu negara berkembang bisa jalan di pola pembangunan yang lebih hijau. CCMF ini memerlukan dana 25-50 juta dolar Amerika per tahun, fasilitas ini mutlak dibutuhkan karena negara berkembang akan menyumbang emisi karbon yang terus membesar akibat kapasitas industri mereka yang juga meningkat. Itu sebabnya para penulis dalam laporan ini meyakini bahwa mengatasi perubahan iklim secara efektif akan memerlukan investasi serius dalam teknologi batubara bersih, digabungkan dengan perluasan pemakaian sumber energi alternatif yang efisien energi. Strategi lain yang diusulkan UNDP dan bisa diterapkan di negara maju serta negara berkembang adalah penentuan standar pengaturan yang lebih ketat untuk emisi kendaraan bermotor, bangunan, dan alat-alat listrik. Selain itu perlu juga dimulai penetapan harga karbon serta mekanisme skema "cap-and-trade" karbon, yang memainkan peranan penting. Pajak karbon gradual meningkat dapat menjadi alat yang kuat untuk mengubah struktur insentif bagi investor. Di sisi lain laporan setebal 400 halaman ini juga menegaskan bahwa pajak karbon tidak harus memperbesar beban pajak secara keseluruhan karena dapat dilakukan kompensasi dengan menurunkan pajak bagi pendapatan pekerja.(*)
Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2007
