Peningkatan stok ikan dirasakan karena alih muatan dilarang

Jakarta (ANTARA) - Peningkatan stok ikan di sejumlah kawasan perairan nasional dirasakan oleh nelayan antara lain karena ada larangan untuk melakukan alih muatan di tengah laut sehingga setiap hasil tangkapan dari melaut harus didaratkan ke pelabuhan perikanan.

"Dulu itukan ada transhipment (alih muatan di tengah laut) jadi pengurangan ikannya kelihata sekali, nah sekarang transhipment dilarang, jadi peningkatan dirasakan betul," kata Sekjen Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Susan Herawati ketika dihubungi Antara di Jakarta, Senin.

Namun, menurut Susan, klaim terkait meningkatnya stok ikan di berbagai kawasan perairan juga harus dicek ulang karena dinilai tidak semuanya merasakan peningkatan hasil tangkap setelah melaut.

Hal itu, ujar dia, karena klaim tersebut harus memperhitungkan disparitas geografis mengingat luasnya Indonesia.

"Sekarang kalau nelayan Jawa mah gak terlalu (meningkat hasil tangkapannya) sebenarnya, karena kapal besar itu menangkapnya malah ke (kawasan perairan) Sulawesi Papua," katanya.

Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan bahwa fokus terhadap pemberantasan pencurian ikan di kawasan perairan Nusantara mengakibatkan potensi sumber daya ikan di lautan Indonesia juga meningkat drastis.

"Dalam upaya mewujudkan pilar kedaulatan, KKP terus fokus dalam pemberantasan Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing," kata Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) KKP Sjarief Widjaja.

Sjarief Widjaja memaparkan melalui pemberantasan Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing, stok ikan di perairan naik signifikan. Angka potensi sumber daya ikan (Maximum Sustainable Yield/MSY) Indonesia yang pada tahun 2013 hanya sebesar 7,31 juta ton meningkat drastis menjadi 12,5 juta ton di tahun 2016.

Menurut Sjarief, KKP terus mendorong berbagai program kebijakan yang diarahkan dalam rangka mengoptimalkan potensi sumber daya kelautan dan perikanan melalui tiga pilar yakni kedaulatan, keberlanjutan, dan kesejahteraan.

"Kami mengupayakan bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penghapusan kemiskinan dan kesenjangan ekonomi, dan menjamin kebercukupan pangan yang bergizi bagi masyarakat," papar Kepala BRSDM KKP itu.