Sandiaga Uno pastikan rekapitulasi di Surabaya berlangsung jujur adil

Surabaya (ANTARA) - Calon Wakil Presiden nomor urut 02, Sandiaga Salahuddin Uno memastikan proses rekapitulasi suara pemilihan umum, khususnya Pemilu Presiden 2019 di Surabaya berlangsung jujur dan adil.

"Kami hanya ingin pastikan jika proses rekapitulasi suara berlangsung jujur, adil dan bermartabat," ujarnya, ditemui usai memantau proses rekapitulasi suara di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Wonokromo, di GOR Pancasila Surabaya, Jawa Timur, Sabtu.

Didampingi Ketua PPK Wonokromo Syamsul Arifin, Sandiaga hanya memantau hasil rekapitulasi dari luar area dan sudah diberi tanda khusus oleh petugas.

Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu, juga meminta relawan 02 yang bertugas menjadi saksi di PPK Wonokromo untuk tidak lalai memantau rekapitulasi suara.

"Semua relawan harus mengamankan suara 02, lalu pelototi dan pastikan setiap prosesnya jujur. Intinya, semua berkepentingan proses demokrasi berlangsung adil," ujarnya pula.

Kedatangannya ke Kota Pahlawan, diakuinya tidak lepas sebagai bentuk perhatian terhadap Surabaya yang menjadi kota terbesar kedua dan salah satu daerah sebagai pusat perekonomian di Indonesia.

Terlebih, kata dia, di Surabaya sempat muncul rekomendasi Bawaslu setempat yang meminta penghitungan suara ulang di 8.000 lebih tempat pemungutan suara (TPS), namun menjadi tidak semuanya.

Menurut dia, sebagai barometer nasional, maka Surabaya harus menjadi contoh sebagai daerah dengan tingkat pesta demokrasi secara jujur dan adil yang tinggi.

Kepada para relawan atau warga yang menemukan adanya indikasi kecurangan, diharapkan segera melaporkannya ke tim pemenangan, dalam hal ini di Surabaya ke Badan Pemenangan Provinsi (BPP) Jatim.

Ketua BPP Jatim Soepriyatno mempersilakan siapa saja untuk melaporkan ke posko pengaduan untuk kemudian ditindaklanjuti badan pemenangan nasional.

"Semua ingin pemilu jujur dan adil, damai dan tenang, sehingga menghasilkan pemimpin bermartabat. Jangan sampai pemilu ini penuh rekayasa dan bisa merusak demokrasi. Kami harapkan jika ada yang mengetahui kecurangan, laporkan," katanya pula.

Ketua DPD Gerindra Jatim tersebut siap menerima aduan di posko yang tersebar di 38 kabupaten/kota, dan diharapkan disertai bukti saksi, data atau materiil lainnya yang mendukung, seperti dokumentasi atau video.