Sydney (ANTARA News) - Perdana Menteri (PM) terpilih Australia, Kevin Ruud, mulai bekerja di hari pertama masuk kantor pada Senin guna membahas rencana penandatanganan Protokol Kyoto, dan memberlakukan rancangan undang-undang yang selama diusung Partai Buruh yang dapat melengserkan pemerintahan konservativ pimpinan John Howard. Ruud yang berasal dari partai kiri-tengah itu kini bekerja melakukan perubahan kebijakan politik luar dan dalam negri menyeusul kemenangan mutlak yang diperolehnya Sabtu lalu yang mengakhiri masa kekuasaan Howard dan membiarkan Presiden Amerika Serikat sebagai satu-satunya pemimpin dunia yang menentang kesepakatan bersama Perubahan Iklim. Sehari setelah Ruud menyampaikan bahwa dirinya menyiapkan diri untuk ikut serta dalam konferensi internasional pemanasan global di Bali bulan depan, wakilnya Julia Gillard mengatakan Partai Buruh akan segera menghormati kebijakan ratifikasi kyoto. "Kevin akan segera membuat keputusan mengenai hal itu tapi yang jelas hal itu akan segera terjadi dalam waktu dekat, Kita (Australia) perlu untuk segera meratifikasi Kyoto protokol sebagai salah satu komitmen dalam menangani masalah perubahan iklim," kata Julia Gillard kepada stasiun televisi Australia. "Ratifikasi Protokol Kyoto dapat kita lakukan tanpa harus melalui sidang parlemen," kata Gillard yang menjabarkan realisasi janji pada saat kampanye pemilu termasuk penarikan mundur pasukan Australia dari Irak. Kekalahan Howard membuat Bush kehilangan sahabat eratnya dan pendukung utamanya menjelang dimulainya konferensi di bali. Australia dan AS adalah dua negara didunia yang tersisa yang tidak ikut serta dalam penanda-tanganan Protokol Kyoto. Ruud seorang ahli ekonomi telah mengatakan bahwa masalah pemanasan global sebagai prioritas utama pemerintahannya dan pada Ahad kemarin membahas masalah itu melalui telepon dengan Perdana Menteri Inggris Gordon Brown dan dengan Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Howard mengekor Bush menolak untuk meratifikasi perjanjian yang diprakasai Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bertujuan untuk mengurangi emisi gas karbon yang menjadi penyebab utama pemanasan global dengan mengatakan alasan China dan India belum ikut serta didalamnya dan Canberra tak besedia ikut serta karena hal itu akan mengancam perekonomian Australia. Ia juga memperkenalkan rancangan undang-undang tenaga kerja yang baru yang mengurangi perlindungan bagi tenaga kerja dan memberikan keleluasaan bagi para pemakai tenaga kerja yang terbukti membuat Howard semakin tak popular dalam masa kampanye. Para pemilik hak suara menolak Howard dalam kekahalahan yang telak yang melengserkan dirinya serta mayoritas partainya . Partai Buruh meraup mayoritas di parlemen dengan 83 kursi dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya yang menguasai 58 kursi, namun penghitungan hasil suara masih berlangsung. Apabila kekalahannya sudah jelas ditentukan berdasarkan penghitungan suara maka Howard akan tercatat dalam sejarah Australia sebagai perdana mentri kedua yang menderita kekalahan yang memalukan turun dari kekuasaan. Gillard yang diperkirakan akan menyandang jabatan sebagai menteri urusan industri selain menduduki jabatan sebagai wakil PM mengatakan pemerintaha baru yang dipimpin Kevin Ruud akan segera bekerja menata ulang kembali undang-undang tenaga kerja yang diberlakukan oleh Howard. "Tugas utama kami adalah menata ulang undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan bidang industri," katanya. Dalam pemilihan umum yang mengalami pergeseran terbesar dalam sejarah pemilu Australia para pemilih menjatuhkan pilihan mereka kepada Ruud yang adalah diplomat yang fasih berbahasa China yang berjanji akan membangun kembali rumah sakit yang kekurangan dana dan sistem pendidikan. (*)
Pewarta:
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2007
