Kemendikbud prioritaskan pendidikan karakter dan vokasi di 2019

nantinya akan terbentuk generasi yang tidak hanya memiliki keterampilan tetapi juga berakhlak mulia

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan, mulai 2019 pihaknya memprioritaskan dua hal dalam rangka pembangunan sumber daya manusia (SDM) yakni pendidikan karakter dan pendidikan vokasi.

"Mulai tahun ini dan ke depan, pemerintah kabinet kerja mulai mengalihkan fokus dari infrastruktur ke SDM. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden agar semua kementerian melakukan koordinasi dan integrasi program sehingga persoalan SDM bisa ditangani secara simultan," ujar Mendikbud usai membuka rangkaian kegiatan Hardiknas di Jakarta, Jumat.

Dia menambahkan, penyiapan pendidikan penguatan karakter dan peningkatan kapasitas pendidikan vokasi tersebut punya payung hukum yakni Perpres 87/2017 dan Inpres 8/2016.

"Ke depan tidak hanya SMK yang diberi bekal tetapi SMA juga berupa keterampilan, termasuk lembaga kursus di bawah PAUD dan pendidikan masyarakat. Termasuk untuk sertifikasi, tidak hanya SMK tapi juga SMA dan kursus," katanya.

Untuk pendidikan karakter dimulai dari tingkat PAUD yakni pembiasaan, SD menerapkan kebiasaan untuk menguatkan kepribadian serta tahu mana yang baik dan buruk, SMP lebih kepada implementasi terhadap berbagai macam hal yang terkait masa kehidupan mereka, dan SMA untuk menyiapkan mental memasuki dunia kerja.

Untuk peta jalan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kementerian Perindustrian untuk SMK dan juga Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) untuk pendidikan karakter.

"Kami berharap nantinya akan terbentuk generasi yang tidak hanya memiliki keterampilan tetapi juga berakhlak mulia dan bermental kuat," kata dia lagi.

Dalam kesempatan itu, dia juga meminta peran serta pemerintah daerah dalam membangun pendidikan di daerahnya dan disinergikan antara pusat dan daerah.

"Alhamdulillah pendidikan kita sudah mulai bagus, tinggal sekarang sinergikan pusat dan daerah karena menurut undang-undang, pendidikan itu kan menjadi urusan pemerintahan yang sebagian besar anggaran di provinsi dan juga kabupaten/kota," jelas Mendikbud.