BPN bantah hubungkan kalah atau menang dengan kecurangan

Jakarta (ANTARA) - Direktur Materi dan Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Sudirman Said, membantah pihaknya menghubungkan hasil menang ataupun kalah di Pemilu Presiden (Pilpres) 2019 dengan kecurangan yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.

"Soal kecurangan ini harus diangkat ke permukaan sebagai bentuk pertanggungjawaban kami sebagai pelaku demokrasi kepada rakyat pemilik kedaulatan," kata Sudirman Said dalam konferensi pers di Media Center Prabowo-Sandi, Jakarta, Jumat.

Sudirman Said mengatakan bahwa perhatian pihaknya terkait dengan masifnya dugaan kecurangan pemilu menimbulkan pertanyaan berbagai pihak mengapa Prabowo-Sandi masih ribut? Padahal, sudah deklarasikan kemenangan.

Menurut dia, deklarasi kemenangan dan dugaan kecurangan pemilu merupakan dua hal yang berbeda, di satu sisi deklarasi kemenangan pemilu dan menunggu proses selanjutnya.

"Namun, di sisi lain, berbagai bentuk kecurangan harus dibenahi dan ditangani untuk menjaga kualitas demokrasi, kedaulatan masyarakat, jaga kepercayaan masyarakat atas proses demokrasi yang dibangun bersama," ujarnya.

Sudirman mencontohkan dugaan kecurangan pemilu itu seperti jumlah daftar pemilih tetap (DPT) bermasalah sebanyak 17,5 juta orang yang hingga saat ini belum ada kejelasan. Di balik itu menimbulkan permasalahan di berbagai daerah.

Sudirman Said mengatakan bahwa kasus pemungutan suara ulang (PSU) di Bantar Kaung, Kabupaten Brebes karena diketahui adanya kedatangan pemilih yang tidak dikenal. Hal itu menandakan diakui Bawaslu adanya dugaan kecurangan.

"Di Malaysia dilakukan PSU di semua negeri, Boyolali juga. Selain itu, di Madura ada KPPS yang mencoblos sendiri surat suara yang menjadi hak rakyat, dan di Papua ada kasus pembakaran suara," katanya.

Menurut dia, orang yang memiliki logika dan nurani, tidak bisa menutup mata atas munculnya keanehan dan kejanggalan yang terjadi tersebut.