Jakarta (ANTARA News) - Indonesia memerlukan perubahan paradigma pengelolaan ekonomi agar keputusan apa pun yang diambil memiliki perspektif jangka panjang dan mengedepankan pembangunan yang berkelanjutan. Demikian pendapat ekonom dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Dr Sri Adiningsih, dalam seminar ilmiah bertema "Arah Baru Pembangunan Berkelanjutan, Road Map Indonesia Arief Lingkungan" dan Munas Perhimpunan Cendekiawan Lingkungan Indonesia (Perwaku) di Jakarta, Minggu. Sri Adiningsih mengemukakan tuntutan untuk membangun secara berkelanjutan semakin meningkat selaras dengan semakin besarnya biaya, akibat makin rusaknya lingkungan hidup yang menyebabkan bencana alam. Karena itu, Indonesia tidak lagi dapat mengabaikan persoalan pelestarian lingkungan hidup. "Trade off antara mengedepankan kepentingan jangka pendek dan kepentingan jangka panjang harus segera diambil keputusannya," kata Sri Adiningsih. Dalam kaitan itu, kebijakan ekonomi harus menjaga lingkungan hidup serta mempertimbangkan aspek sosial. Indonesia sudah saatnya menyusun program pembangunan berkelanjutan secara integral. Namun kebijakan saja tidak cukup karena banyak bukti bahwa tantangan utama pembangunan berkelanjutan adalah implementasi. Ahli masalah sosial dari Universitas Indonesia (UI) Prof Dr Subur Budisantoso berpendapat, model pembangunan nasional harus diubah. Bukan lagi Trilogi, melainkan Pancalogi dengan menambah prinsip sosial dan ekonomi. Usaha pembangunan sektor ekonomi harus diimbangi dengan usaha memberdayakan masyarakat agar dapat mengambil bagian secara menguntungkan, katanya. Pemberdayaan itu tidak sebatas pembekalan keterampilan dan keahlian, tetapi juga kondisi lingkungan sosial yang menjamin kebebasan untuk menentukan pilihan hidup, keadilan sosial dan demokrasi politik. (*)

Pewarta:
Copyright © ANTARA 2007