Jakarta (ANTARA News) - Trikarya -- Soksi, MKGR dan Kosgoro 1957 -- yang merupakan organisasi kemasyarakatan (Ormas) pendiri Golkar, meminta Partai Golkar segera mempersiapkan calon presiden (Capres) yang akan diajukan pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2009, meski penentuannya tidak akan dilakukan melalui mekanisme konvensi. Demikian pernyataan yang disampaikan Trikarya di sela-sela Rapimnas ke-3 Golkar di Jakarta, Sabtu. Pernyatan disampaikan oleh Yuddy Chrisnandy dan Roem Kono. Sebagai partai besar dan berpengalaman serta memiliki SDM yang handal, Trikarya berpendapat, selayaknya Golkar yang diyakini akan kembali meraih kemenangan dalam Pemilu 2009 mulai mempersiapkan Capres dari kader sendiri. Trikarya yakin, Golkar tidak kekurangan kader atau tokoh yang berkualifikasi layak menjadi presiden. Trikarya mengingatkan bahwa untuk menentukan satu orang kader terbaik, diperlukan mekanisme yang obyektif, efektif dan akuntabel. Namun disadari bahwa pelaksanaan dan mekanisme yang diperlukan perlu disempurnakan sehingga dapat mengelimir, bahkan menghentikan, prilaku di dalamnya yang mereduksi obyektivitas hasil atas tudingan maraknya politik uang. "Pengalaman pahit Pilpres 2004 menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi Golkar untuk menemukan mekanisme terbaik dalam memilih Capres yang selaras dengan kecenderungan pilihan mayoritas rakyat," kata Yuddy. Karena itu, kata dia, Rapimnas ke-3 Golkar selayaknya melahirkan gagasan-gagasan alternatif atau cara-cara demokratis berdasarkan aturan yang disepakati yang menjamin terpilihnya Capres Golkar yang mengakar dan bernilai jual tinggi. Dengan demikian, Rapimnas juga tidak perlu ragu untuk menyatakan satu kebulatan tekad Golkar untuk mengusung Capres sendiri. "Sebagai partai besar kitalah yang harus menentukan arah pendulum politik Indonesia masa depan," katanya. Trikarya juga menyampaikan sikap terkait wacana koalisi antarpartai. Maraknya manuver koalisi antarpartai hendaknya tidak memicu Golkar terburu-buru menentukan sikap. Pengalaman di belahan dunia yang berdemokrasi, tidak ada koalisi yang dilakukan dalam kontestasi legislatif. "Koalisi partai biasanya dilakukan untuk membentuk pemerintahan eksekutif. Dalam konteks Indonesia, Koalisi bagi Golkar hendaknya dilakukan setelah konfigurasi kekuatan partai politik hasil pemilu 2009 diketahui," katanya.(*)

Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2007