Washington (ANTARA News) - Amerika Serikat dan PBB memimpin suara keprihatinan mengenai kerusuhan di Lebanon, yang menghadapi perpecahan politik, setelah parlemennya, Jumat, gagal untuk kelima kali memilih seorang presiden baru. Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon dalam suatu pernyataan mengatakan ia "sangat prihatin dengan rapuhnya situasi di Lebanon", sementara Amerika Serikat memperingatkan warganya di Lebanon mengenai kerusuhan yang mungkin terjadi. Ban mendesak "semua pihak agar memelihara ketenangan serta meningkatkan upaya guna mencapai kompromi sesegera mungkin" dan "bertindak dalam kerangka undang-undang dasar serta dengan cara demokratis dan damai". Pemerintah AS "mendesak semua kelompok politik Lebanon agar memainkan peran mereka guna memelihara ketenangan dan meningkatkan keamanan bagi warganegara Lebanon", demikian antara lain isi pernyataan Departemen Luar Negeri AS. Lebanon menghadapi kevakuman kekuasaan, kondisi yang berbahaya, dan kekacauan politik lebih jauh saat Presiden Emile Lahoud meletakkan jabatan Jumat tengah malam, ketika mandatnya berakhir, setelah politisi yang bertikai gagal memilih penggantinya. Uni Eropa sebelumnya menyampaikan "penyesalan" atas kegagalan itu dan mendesak semua faksi politik agar berjuang guna mewujudkan penyelesaian damai. Satu pernyataan oleh Portugal, yang saat ini memangku jabatan presiden bergilir Uni Eropa, mendesak "semua pihak terkait agar menghormati undang-undang dasar Lebanon dan tidak melakukan tindakan apa pun yang dapat merusak ketenangan serta keamanan masyarakat". Sementara tank dan tentara berada di jalan-jalan kota Beirut untuk menjaga keamanan, anggota parlemen dari mayoritas dukungan Barat dan oposisi pimpinan Hizbullah sebelumnya dijadwalkan bersidang Jumat dalam upaya terakhir guna memilih seorang presiden baru. Tetapi sidang itu ditunda untuk kelima kali dalam dua bulan, sehingga mengancam akan menjerumuskan Lebanon ke dalam kekacauan lebih jauh. Krisis saat ini adalah yang terburuk sejak perang saudara berkepanjangan di negeri tersebut 1975-1990. Lahoud meletakkan jabatan sebagaimana dijadwalkan kendati kubu pro dan anti-Suriah tak mampu mengganti dia. Kantornya menyatakan ia telah menyerahkan tanggung jawab keamanan kepada militer. Perdana Menteri Lebanon Fouad Seniora telah menolak apa yang dikatakan oleh sumber yang dekat dengannya sebagai "keputusan yang tak berlandaskan undang-undang dasar oleh presiden yang telah meletakkan jabatan". "Ada kemungkinan kuat mengenai terjadinya demonstrasi dan kerusuhan selama masa ini," demikian peringatan Departemen Luar Negeri AS. "Kedutaan besar AS mendesak warganegara AS yang tinggal, bekerja, atau bepergian di Lebanon agar melakukan tindakan keamanan yang bertanggung jawab." (*)
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2007
