BPPT: pemilu elektronik solusi efisiensi pemungutan suara

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) mengatakan pemilihan umum secara elektronik (e-pemilu) dapat menjadi solusi efisiensi bagi proses pemungutan suara dan penggunaan sumber daya manusia.

"Kalau untuk mengurangi tidak ada (petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara) yang meninggal, (pemilu elektronik) betul (bisa dipakai), kalau untuk hasil akurat, (pemilu elektronik) betul (bermanfaat), dan juga mengurangi keresahan masyarakat karena hasil langsung keluar," Kepala Program Sistem Pemilu Elektronik BPPT Andrari Grahitandaru

Dia menuturkan pemilu elektronik menjadi jawaban terhadap masalah penghitungan di tempat pemungutan suara yang tidak akurat, efisiensi proses rekapitulasi dan pemungutan suara.

Melalui pemilu elektronik, dilakukan juga verifikasi elektronik untuk memastikan keabsahan seorang pemilih. Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik dapat dibaca dengan alat KTP Reader dengan menempelkan KTP elektronik pada alat itu sehingga langsung dapat dilacak kebenaran KTP tersebut.

Dia mengatakan dari penerapan verifikasi elektronik pada pemilihan kepala desa 2018 di suatu daerah, ditemukan KTP warga yang tidak terbaca pada alat itu, yang dicurigai adanya pemalsuan identitas karena tidak ada data identitas yang terekam dari KTP tersebut.

Lagi pula, dengan verifikasi elektronik tersebut, tidak perlu pencatatan manual, tapi cukup dengan mencocokkan sidik jari pada KTP elektronik.

Pada proses pemungutan suara, kata dia, hanya perlu menyentuh pada monitor alat untuk pemungutan suara untuk memilih calon pemimpin seperti calon presiden dan wakil presiden serta legislatif.

Hasil pemungutan suara tersebut langsung terekam secara digital sehingga memudahkan bagi pemilih dan penyelenggara pemilu untuk menyelenggarakan pemungutan suara.

Dengan demikian, penggunaan pemilu elektronik dapat memberikan efisiensi 50 persen dibandingkan dengan pemilu manual dengan syarat perangkat teknologi untuk pemilu elektronik digunakan minimal lima kali.

Sebelumnya, Ketua Komisis Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengatakan hingga Senin (22/4) malam, jumlah petugas KPPS yang meninggal 91 orang tersebar di 19 provinsi, sedangkan 374 petugas jatuh sakit.