Amman (ANTARA News) - Raja Jordania, Abdullah II, menunjuk seorang teknokrat menjadi Perdana Menteri (PM) baru di negerinya, setelah kabinet mengundurkan diri menyusul pemilihan parlemen pekan ini, kata seorang pejabat senior. Raja Abdullah II secara resmi menggantikan Nader Dahabi untuk membentuk kabinet baru setelah Perdana Menteri Marouf Bakhit, kepala pemerintahan sejak November 2005, mengajukan pengunduran dirinya, kata pejabat tersebut kepada AFP. "Raja akan bertemu dengan para anggota pemerintah baru Sabtu ini di kota pelabuhan Laut Merah Aqaba guna membahas program-programnya," kata pejabat itu, sehari sebelum pejabat baru itu diambil sumpahnya di hadapan raja. "Pemerintah baru akan memprioritaskan fokus pada masalah-masalah dalam negeri, sedangkan kementerian luar negeri akan berhubungan langsung dengan Mahkamah Raja, yang akan menangani kebijakan-kebijakan luar negeri," kata pejabat itu, yang menambahkan bahwa Menteri Luar Negeri Abdul Ilah Khatib tidak akan tetap di jabatannya. Salah Bashir, yang menjabat sebagai menteri perdagangan pada 2003 dan menteri kehakiman pada 2004, akan menggantikan Khatib, menurut para pejabat. Raja Abdullah II memilih direktur kantornya, Bassem Awadallah sebagai kepala Mahkamah Kerajaan, untuk memggantikan Salem al-Turk. "Delapan dari 10 menteri dari kabinet Bakhit diperkirakan masih duduk dalam pemerintahan baru, yang akan diambil sumpah di hadapan raja Ahad," tutur pejabat itu menambahkan. Pemerintah baru akan menjadi kabinet keenam sejak Abdullah mewarisi tahta tersebut Februari 1999 setelah ayahnya, Raja Hussein, wafat. Di dalam surat pengunduran dirinya, raja meminta Dahabi mendorong reformasi-reformasi sosial-ekonomi dan politik, serta memerangi korupsi di kerajaan kecil tersebut. "Memperbanyak lapangan pekerjaan untuk pria dan wanita Jordania adalah masalah penting untuk mewujudkan stabilitas secara keseluruhan dan keamanan di masyarakat," kata raja kepada Dahabi. Dahabi menghadapi satu perjuangan untuk menangani tantangan-tantangan ekonomi di kerajaan kecil itu, di mana upah minimum ditetapkan 110 dinar per bulan atau sekitar 156 dolar AS, dan jumlah pengangguran antara 14-30 persen. Pihak kerajaan juga meminta Dahabi untuk meningkatkan prestasi negara dalam hal program nuklir untuk keperluan damai. Jordan berharap membangun pabrik pembangkit listrik tenaga nuklir pertama pada 2015 untuk menghentikan impor minyak dan gas negara padang tersebut. "Pemerintah baru hendaknya melaksanakan upaya-upaya untuk membantu rakyat Palestina dalam membentuk negara merdeka," kata raja di dalam suratnya, menjelang pertemuan penting yang digelar Amerika Serikat mengenai masalah perdamaian Timur Tengah pekan depan. Dahabi, 61 tahun, yang memimpin suatu kawasan ekonomi khusus di pelabuhan Laut Merah Aqaba sejak 2004, juga menjabat sebagai menteri transportasi dari 2001 sampai 2003. Dia juga kepala maskapai penerbangan Kerajaan Jordania sejak 1994 sampai 2001. Menikah dan mendapat dua putra dan seorang putri, dia bergabung dengan pasukan angkatan udara sebagai kadet pada tahun 1964, dan mengakhiri tugas sebagai wakil komandan untuk urusan logistik. Dahabi mengantongi gelar master di bidang rekayasa aeronautika dari Cranfield Institute of Technologi, Inggris, dan master administrasi umum dari Universitas Amerika di Auburn pada 1987. (*)
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2007
