Tujuh penyelenggaran pemilu di Sumut meninggal dunia

Medan (ANTARA) - Sampai saat ini tujuh penyelenggara pemilu di Provinsi Sumatera Utara meninggal dunia selama menjalankan tugasnya agar Pemilu Serentak 2019 yang digelar 17 April lalu berjalan dengan baik hingga ketahap rekapitulasi suara.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara Yulhasni saat dihubungi dari Medan, Rabu, mengatakan pihaknya menyampaikan duka yang mendalam atas meninggalnya para "pahlawan pemilu" tersebut hingga akhir hayatnya terus berupaya menjalankan tugasnya dengan baik.

"Kita tentunya sangat berduka dengan kabar tersebut karena mereka tetap menjalankan tugasnya meski kondisi mereka mungkin sudah sangat drop terutama saat rekapitulasi surat suara," katanya lagi.

Adapun tujuh penyelenggara pemilu yang meninggal tersebut, yakni Zulkifili Salamuddin, KPPS TPS 43 Kelurahan Gedung Johor, Medan, Eva Arnaz KPPS TPS 21 Kelurahan Pulo Padang, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu.

Kemudian Jalakon Sinaga, Ketua PPS Desa Karing, Kecamatan Berampu, Kabupaten Dairi, Zainuddin Keliat, Sekretariat PPS Desa Lama, Kecamatan Pancurbatu, Kabupaten Deliserdang, Bendahara PK Kecamatan Hiliserangkai, Kabupaten Nias, serta Tugiman KPPS 2 Desa Tanjung Kasau, Kecamatan Sei Suka Batubara, Kabupaten Batubara, dan Putra Sipayung, KPPS 2 Desa Nagori Bunga, Kecamatan Purba, Kabupaten Simalungun.

Lebih lanjut Yulhasni menyampaikan pemilu serentak ini dirasakan memang sangat berat dan melelahkan terutama pada tingkat bawah yang sangat menguras tenaga dan fisik mulai dari pencoblosan hingga rekapitulasi hasil surat suara di tingkat PPS maupun PPK.

"Kerja penyelenggara pada pemilu serentak ini sangat berat. Fisik dan pikiran terkuras habis, sehingga banyak yang kelelahan. Mereka punya tanggung jawab luar biasa bagaimana agar pemilu berjalan dengan baik, dan mereka tentunya sangat layak kita beri penghargaan," katanya lagi.

Dia juga menyampaikan, pemerintah ke depan dapat mengevaluasi pelaksanaan pemilu serentak ini, karena sangat berat dan melelahkan bagi penyelenggara pemilu terutama di tingkat PPS dan PPK.

"Apalagi kalau pemilu ke depan juga akan digabung dengan pemilihan kepala daerah. Tentunya dapat kita bayangkan bagaimana beratnya beban yang diemban," katanya pula.