Jakarta (ANTARA News) - Tukang dan mandor yang diikutsertakan dalam pekerjaan proyek-proyek di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum ke depannya harus memiliki sertifikat sebagai syaratnya. "Saat ini baru tiga persen saja yang memiliki sertifikat serta diakui kompetensi (kemampuannya) dari sebanyak empat juta tenaga tukang di Indonesia," kata Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto di Jakarta, Kamis. Menurut Djoko kepada wartawan usai membuka kegiatan Konstruksi Indonesia 2007, para pelaku jasa konstruksi diminta memperhatikan kondisi dan kemampuan tenaga terampil konstruksi di Indonesia. Djoko mengatakan, perlunya ke depan ini melaksanakan lomba tukang dan mandor sehingga menggugah partisipasi pelaku jasa konstruksi untuk lebih meningkatkan kemampuan para tenaga terampil tersebut. Menteri PU mengharapkan melalui proses sertifikasi diharapkan sektor konstruksi menjadi lebih efisien dalam rangka menghadapi tantangan kedepan, di antaranya tantangan terhadap peningkatan volume pekerjaan konstruksi. Pembangunan jasa konstruksi ke depan membutuhkan tanggungjawab profesional kepada para pelakunya terutama dalam upaya meningkatkan daya saing, kata Menteri PU. Sementara itu menurut Ketua Umum Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN), Malkan Amin, pelaku jasa konstruksi kini sudah siap untuk bersaing setelah sebelumnya sempat melakukan konsolidasi akibat krisis ekonomi. Malkan mengatakan, pasar konstruksi tahun 2008 diperkirakan sebesar Rp170 triliun harus dipersiapkan secara matang, target pelaku jasa konstruksi tidak semata-mata berkiblat ke luar negeri, tetapi bagaimana agar pasar dalam negeri tergarap dengan baik. Terkait hal tersebut LPJKN berkerjasama dengan pemerintah akan meningkatkan kemampuan SDM mulai dari tenaga insinyur dan teknisi, serta pekerja terampil dengan memanfaatkan Badan Latihan Kerja. Ke depannya kita tidak akan lagi kekurangan untuk mencari tenaga ahli termasuk tukang yang memiliki kompetensi di bidangnya, kata Malkan.(*)
Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2007
