New York (ANTARA News)- Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Rabu menegaskan dukungannya pada perjanjian perdamaian Dayton yang mengakhiri konflik etnik di Bosnia Herzegovina, tetapi menilai para pemimpin Bosnia tidak membuat kemajuan dalam pelaksanaannya termasuk integrasi dengan Uni Eropa (UE). DK PBB mengatakan, dewan kepresidenan yang beranggotakan tiga orang di Sarajevo sejauh ini hanya membuat "kemajuan yang terbatas" untuk bergabung dengan UE setelah melengkapi Perjanjian Stabilisasi dan Asosiasi, satu langkah penting untuk menjadi anggota EU. Dokumen itu tidak ditandatangani tahun lalu. Selain itu, DK PBB mengingatkan bahwa perjanjian Dayton tahun 1995 menyerukan kerjasama penuh dengan semua pihak yang terlibat dalam perjanjian itu, mengacu pada sengketa di kalangan tiga partai di Bosnia Herzegovina , Serbia Bosnia, Muslim Bosnia dan Kroasia. Perjanjian Dayton menyerukan kerjasama dengan pengadilan kejahatan perang dalam konflik Bosnia tahun 1992-1995. UE dan Pakta Pertahanan ATlantik Utara (NATO) memberikan bantuan administratif dan proteksi keamanan bagi Bosnia Herzegovina selama transisi ke satu negara yang secara politik lebih stabil. Sesjen PBB, Ban Ki Moon, melaporkan kepada DK PBB tentang konflik politik di Bosnia. "Hampir tidak ada kemajuan dalam melaksanakan agenda reformasi , dan Bosnia Herzegovina tidak bergerak lebih dekat untuk mengawali Perjanjian Stabilisasi dan Asosiasi dengan UE," kata laporan itu. Konflik etnik di bekas republik Yugoslavia itu berakhir tahun 1995 dengan perjanjian perdamaian Dayton disetujui PBB. PBB pada awalnya memerintah wilayah itu dan tanggungjawab sejak itu diserahkan kepada EU. Laporan itu mengatakan, yang duduk dalam dewan kepresidenan itu terdiri atas wakil Muslim Bosnia, Serbia Bosnia dan Kroasia menghasilkan semakin buruknya situasi politik karena "retorika negatif dari pihak Serbia dan Bosnia. Sengketa paling baru diselesaikan adalah menyangkut tuntutan Bosnia agar Srebrenica, lokasi pembantaian tahun 1995 diberikan status khusus di luar Republik Srpska-- daerah kantong Serbia Bosnia. Laporan itu mengatakan situasi politik memburuk setelah para pemimpin Bosnia gagal menyelesaikan masalah daerah kantong itu, demikian laporan DPA. (*)
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2007
