Jakarta (ANTARA News) - Menteri Dalam Negeri Mardiyanto meminta masyarakat Maluku Utara dan para elit politik untuk bersikap jernih dalam menyikapi permasalahan Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) Provinsi Maluku Utara. "Saya sebagai Mendagri mengajak untuk menyelesaikan proses ini sesuai dengan prosedur yang berlaku, artinya memberikan kesempatan kepada KPU (Komisi Pemilihan Umum) untuk menyelesaikan persoalannya," katanya di Jakarta, Kamis. Menurut dia, kalau nanti ada yang tidak sependapat dengan keputusan KPU maka ada proses hukumnya. KPU Pusat telah mengambil alih tugas KPUD Maluku Utara untuk menghitung surat suara pilkada dan kemudian menetapkan gubernur terpilih Malut . Pengambilalihan ini dilakukan karena terjadi perbedaan perhitungan suara antara KPUD Propinsi dengan KPUD-KPUD kabupaten . "Kita tidak akan tergesa-gesa menentukan sikap, tetapi semuanya terpulang pada proses yang sedang berjalan," kata Mendagri. Ia menambahkan, Kamis (22/11) siang ini KPU melanjutkan proses politik karena pemungutan suara sudah dilakssanakan namun timbul berbagai persoalan. Mendagri mengatakan, ia sudah berkoordinasi dengan KPU dan menyampaikan bahwa KPU tidak usah terpengaruh dengan masa bakti gubernur. Tiga hari lagi, katanya, masa bakti gubernur Maluku Utara memang akan berakhir. Dikatakan Mendagri, pihaknya sudah mengajukan usul kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menerbitkan suatu keppres penunjukan pejabat sementara(pjs) gubernur Maluku Utara karena proses penyelesaian yang sedang berjalan tidak mungkin selesai dalam tiga hari. Gubernur sekarang adalah Thaib Armayin yang ikut dalam pilkada ini . "Jadi ada keleluasaan bagi KPU untuk menyelesaikan tindak lanjut itu. Kalau persoalannya berkembang, saya kira bisa lama," katanya. Pjs gubernur Maluku Utara, lanjutnya, semestinya merupakan pejabat eselon satu yang sudah mempunyai pengalaman untuk memegang suatu daerah yang sedang transisi seperti itu. "Saya mengambil langkah itu agar pejabatnya jernih tidak terkontaminasi dengan kepentingan pihak-pihak yang terkait. Pjs-nya nanti berasal dari pusat," katanya.(*)
Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2007
