Gubernur: Realisasi PAD Sulut 2018 naik jadi Rp1,26 triliun

Kami terus memaksimalkan potensi-potensi pendapatan daerah sehingga diharapkan bisa lebih meningkat lagi ke depan

Manado (ANTARA) - Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey dalam laporan keterangan pertanggungjawaban (LKJP) mengatakan
realisasi pendapatan asli daerah (PAD) pada 2018 naik menjadi Rp1,26 triliun.

"Kami terus melakukan optimalisasi di bidang pendapatan daerah dan ini berhasil atau naik bila dibandingkan dengan PAD tahun 2017 sebesar Rp1,14 triliun," katanya di Manado, Sulut, Rabu.

Pendapatan terbesar, kata Gubernur, diperoleh melalui pajak daerah, di samping kenaikan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lainnya.

"Kami terus memaksimalkan potensi-potensi pendapatan daerah sehingga diharapkan bisa lebih meningkat lagi ke depan," katanya.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu juga menjelaskan, Sulut memperoleh dana perimbangan sebesar Rp2,5 triliun dan pendapatan daerah lainnya sebesar Rp19,75 miliar pada 2018.

"Total pendapatan daerah menjadi sebesar Rp3,78 triliun," ujarnya.

Gubernur Olly menambahkan peningkatan di sektor pendapatan juga diikuti dengan pencapaian positif bidang lainnya pada periode yang sama.

Pertumbuhan ekonomi Sulut misalkan, tercatat sebesar 6,01 persen atau lebih tinggi dibandingkan nasional sebesar 5,27 persen.

Sementara, angka kemiskinan terus ditekan dari 8,2 persen pada 2016 menjadi 7,9 persen pada 2017, kemudian menjadi 7,59 persen pada 2018.

Demikian juga dengan angka pengangguran dari 7,18 persen (2017), mampu dikoreksi hingga angka 6,86 persen (2018).

Gubernur Olly juga menjelaskan substansi materi LKPJ mencakup kebijakan umum pemerintahan daerah, kebijakan umum anggaran, pengelolaan keuangan daerah secara makro, termasuk pendapatan dan belanja daerah.

Selanjutnya, penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan yang diatur dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepala Masyarakat.