Riyadh (ANTARA News) - Presiden Pakistan, Pervez Musharraf, berada di Arab Saudi Selasa untuk pembicaraan dengan Raja Abdullah, kata seorang pejabat Pakistan mengenai perjalanan pertama pemimpinnya ke luar negeri sejak mengumumkan keadaan darurat 3 November. Kunjungannya tiba ketika Pakistan mengumumkan pembebasan ribuan tawanan yang ditahan di bawah pemerintah darurat dan menetapkan 8 Januari sebagai tanggal bagi pemilihan umum yang ditujukan untuk mengakhiri berpekan-pekan kekacauan politik. Seorang jurubicara kedutaan besar Pakistan di Riyadh mengatakan bahwa Menlu Arab Saudi Pangeran Saud al-Faisal menyambut Musharraf pada saat kedatangannya dan bahwa ia mungkin akan kembali ke Pakistan Rabu. Arab Saudi adalah tempat pengasingan mantan perdana menteri Pakistan yang juga pemimpin oposisi Nawaz Sharif, tapi Musharraf tidak diperkirakan akan menemuinya dalam perjalanannya ini. Kantor berita resmi Arab Saudi SPA mengatakan Senin bahwa Musharraf dan Abdullah akan membicarakan "cara untuk meningkatkan hubungan bilateral" dan juga masalah keprihatinan bersama regional dan internasional". Pemimpin Pakistan itu juga akan melakukan umrah, atau ibadah haji yang lebih kecil, di kota suci Mekah, SPA menambahkan. Pakistan, satu sekutu penting AS dalam "perang atas teror", memiliki hubungan dekat dengan pusat minyak Arab Saudi dan kedua pemimpin itu terakhir bertemu Juli di kota padang pasir Jedah di dekat Laut Merah di kerajaan itu. "Ia akan melakukan perjalanan bilateral untuk membicarakan kerjasama ekonomi dan masalah keamanan. Tidak ada pertemuan dengan Sharif dalam agenda," kata seorang pejabat senior pemerintah Pakistan sebelum keberangkatannya. Sharif mengatakan bahwa Musharraf telah menghubunginya tiga kali dalam dua bulan terakhir, tapi menyatakan tidak ada pertemuan dengan penguasa militer itu. Sharif dikembalikan ke Arab Saudi, tempat ia telah tinggal selama beberapa tahun, ketika ia berusaha untuk kembali ke Pakistam September, berjanji untuk membangkitkan demonstrasi rakyat untuk memecat Musharraf. Perdana menteri dua kali itu dipecat oleh Musharraf dalam kudeta tak beedarah 1999. Ia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup karena pengelakan pajak dan pengkhianatan tapi dibebaskan pada Desember 2000 dengan syarat bahwa ia dan keluarganya tinggal di pengasingan di Arab Saudi selama 10 tahun. Namun mahkamah agung Pakistan memutuskan Agustus bahwa mereka dapat terbang pulang. Para pejabat mengumumkan Selasa bahwa warga Pakistan akan memilih dalam pemilihan umum 8 Januari, menetapkan jadwal untuk pemilihan yang oposisi ancam akan boikot di tengah krisis mengenai pemerintah darurat. Mereka mulai kampanye dalam proses yang dirancang untuk mengembalikan Pakistan ke pemerintahan demokratis dan terjadi satu hari setelah mahkamah agung menolak tantangan hukum penting terhadap terpilihnya kembali sendiri Musharraf bulan lalu. Kepala komisaris pemilihan Qazi Muhammad Farooq mengatakan, para pejabatnya akan menjamin pemilihan yang adil dan tidak memihak, meskipun ada pernyataan yang bertentangan oleh oposisi. Tidak segera jelas berapa banyak partai oposisi yang akan mengambil bagian dalam pemilihan itu. Sharif mengatakan, mereka "tidak mungkin" untuk mengambil bagian jika pemilihan di bawah pemerintah darurat. Bagaimanapun, mantan perdana menteri lainnya, Benazir Bhutto, yang partainya adalah kelompok oposisi terbesar di negara itu, mengatakan ia masih mempertimbangkan pembokiotan, demikian laporan AFP. (*)
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2007
