Kapitra ajak rakyat Indonesia turunkan tensi politik

Jakarta (ANTARA) - Mantan aktivis Gerakan Bela Islam 212 Kapitra Ampera mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk bersama-sama menurunkan tensi politik serta menghormati proses rekaitulasi suara pemilu 2019 yang dilakukan KPU.

"Pemilu 2019 sudah dilakukan dengan aman, damai, dan kondusif, pada 17 April lalu. Sekarang, mari kita bersama-sama menunggu hasil rekapitulasi suara yang dilakukan KPU," kata Kapitra Ampera, di Media Center Cemara, Menteng, Jakarta, Senin.

Menurut Kapitra, setelah para pemilih menggunakan hak pilih di tempat pemungutan suara (TPS) di seluruh Indonesia yang tersebar di 809.376 TPS, sejumlah lembaga survei melakukan hitung cepat atau "quick count" untuk pemilu presiden dan pemilu legislatif 2019.

Calon anggota legislatif (caleg) PDI Perjuangan untuk DPR RI dari daerah pemilihan Riau II ini, mengimbau agar masyarakat menghargai hasil "quick count" yang didasarkan pada sampel data C1 dan dihitung dengan metologi ilmiah, meskipun hanya menjadi indikasi.

"'Quick count', meskipun bukan merupakan hasil hitungan resmi, tapi Insya Allah hasilnya relatif sama dengan hasil hitungan resmi dari KPU. Karena, 'quick count' dihitung berdasarkan metodologi ilmiah," katanya.

Berdasarkan amanah undang-undang Pemilu, bahwa penghitungan resmi pemilu dilakukan secara manual oleh KPU. Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan KPU, hasil penghitungan suara secara manual akan diumumkan pada 22 Mei mendatang.

Pada kesempatan tersebut, Kapitra juga mengimbau masyarakat untuk bersama-sama dengan Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin, membangun Indonesia ke depan menjadi lebih baik.

Menurut dia, kalau nanti KPU mengumumkan bahwa Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin terpilih sebagai pemenang pemilu presiden 2019, maka Joko Widodo adalah presiden pilihan rakyat Indonesia.

Kapitra menegaskan, bahwa Joko Widodo akan bersedia mendengar dan menampung aspirasi masyarakat, termasuk dari kelompok PA212 maupun GNPF ulama. "Asalkan aspirasi tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945, Pancasila, serta tetap berada dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia," katanya.