Parpol diminta redam potensi konflik Pemilu

Kendari (ANTARA) - Partai politik dan tim sukses diminta ikut meredam potensi konflik pasca pemungutan suara pilpres dan pileg 17 April 2019.

Gubernur Sultra Ali Mazi di Kendari, Senin, mengatakan kondusivitas daerah tanggungjawab seluruh komponen masyarakat bukan hanya polisi dan TNI.

"Saya minta warga Sultra tenang menunggu hasil pemilihan yang akan ditetapkan KPU sebagai lembaga negara yang diberi tanggungjawab," kata Ali Mazi.

Memilih adalah alat untuk menentukan pemimpin bangsa lima tahun ke depan sama halnya dengan memilih wakil rakyat. Pemilihan sudah selesai maka mari bersama-sama membangun daerah, ujarnya.

Untuk memperkokoh persatuan maka Polda Sultra menggelar silaturahmi forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) yang melibatkan tokoh masyarakat.

Dalam pertemuan tersebut turut hadir dari Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB), organisasi keagamaan serta pimpinan partai politik, diantaranya partai Golkar, PKS, Berkarya, PKB, dan Demokrat.

Kapolda Sultra Brigjen Pol Iriyanto mengatakan sejak hari pemungutan suara hingga tahapan pleno rekapitulasi suara di tingkat kecamatan berjalan aman, damai, dan sejuk.

Meski begitu, Iriyanto meminta kepada para tokoh masyarakat, tokoh politik dan pemuka agama, agar tetap mengawal dan menjaga tahapan pemilihan agar tetap aman, damai dan sejuk.

Pada tahapan pleno rekapitulasi suara pemilihan calon legislatif tingkat provinsi dan kabupaten berpotensi menimbulkan konflik karena caleg yang bersangkutan menyaksikan proses tahapan.

“Kami dari unsur Forkopimda berupaya meredam konflik dengan membuka ruang mediasi manakala terjadi kesalahapahaman,” kata Iriyanto.

Polisi sendiri mendeteksi beberapa masalah yang berpotensi melahirkan konflik diantaranya netralitas penyelenggara pemilu, berita bohong melalui media sosial dan provokasi dari oknum yang tidak bertanggungjawab.