Cirebon (ANTARA News) - Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarnoputri, meminta Fraksi PDIP di DPR untuk berjuang mencabut Surat Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/Kep/6/2005 yang membuka ekpor bahan baku rotan, karena membuat banyak industri rotan dalam negeri bangkrut. "Saya sudah bukan lagi sebagai penentu kebijakan, tetapi saya akan minta Fraksi PDI Perjuangan di DPR untuk berjuang, agar SK yang membolehkan ekspor rotan itu dicabut," kata Presiden RI Periode 2001-2004 itu kepada ribuan perajin rotan di Tegalwangi, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Senin. Megawati mengaku, prihatin adanya kebijakan yang membuat industri rotan dalam negeri justru terpuruk, karena kekurangan bahan baku rotan, sementara itu industri rotan di negara lain justru berkembang lantaran mudah mendapatkan bahan baku. "Saya datang ke sini untuk melihat apakah kehidupan rakyat sekarang ini lebih baik atau tidak," katanya. Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Tjahyo Kumolo, yang mengikuti Megawati, mengatakan bahwa anggota DPR akan berjuang mencabut SK Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/Kep/6/2005 itu untuk membela kepentingan pengusaha dan perajin rotan yang sekarang terpuruk karena kekurangan bahan baku. "Saya dengar sendiri, mereka sudah kesulitan bahan baku selama empat bulan dan ribuan pengrajin terpaksa menganggur. Ini tidak boleh dibiarkan, sektor rill harus tetap jalan," katanya. Sebelumnya, di hadapan Megawati Ketua MPPRSI (Masyarakat Pekerja Pengrajin Rotan Seluruh Indonesia), Badrudin, mengatakan bahwa sudah banyak pesanan dari luar negeri yang dibatalkan, karena pembeli tidak mau menaikkan harga, sementara pengjin rotan dihadapkan pada kenaikan harga rotan. "Harga rotan rata-rata naik antara 10 sampai 20 persen, itu pun barangnya tidak ada, sehingga saya sendiri membatalkan 40 persen pesanan dari Amerika Serikat. Pembatalan otomatis menghilangkan kesempatan kerja warga di sini," katanya. Badrudin juga mengatakan, kecewa karena sudah banyak kunjungan menteri dan anggota DPR Pusat sejak dua tahun lalu, tetapi SK 12/2005 itu tetap saja masih berlaku.Sementara itu, Megawati saat berkunjung ke Pabrik Furnitur Rotan PT Aurora di Tegalsari, Cirebon, mendapat keluhan serupa dari Ketua Asmindo (Asosiasi Mebeler Indonesia) Cirebon, H. Sumartja, yang mengungkapkan bahwa SK 12/2005 itu telah menyebabkan 80 lebih perusahaan dari 162 perusahaan yang terdaftar di Asmindo gulung tikar, dan 300.000 pekerja terpaksa menganggur. Ia juga mengungkapkan, saat ini terjadi krisis bahan baku rotan seluruh industri kerajinan rotan di Cirebon, bahkan kini tengah kelimpungan dan banyak perusahaan yang membatalkan pesanan dari negara lain. "Rata-rata pembatalan pesanan mencapai 30 persen, karena perajin kesulitan bahan baku," katanya menambahkan. (*)
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2007
