Jakarta (ANTARA News) - Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) sebagai penganti Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) akan membuka proses penerimaan calon praja pada tahun 2008. Rektor IPDN, Johanis Kaloh, di Bandung, Minggu, mengatakan, sebagai bentuk persiapan menghadapi 2008, saat ini sudah ada tim yang bernama Tim Implementasi Pembenahan Pendidikan Kader Pemerintahan. Tim terdiri atas pembina (Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan Nasional, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara), penasehat (Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bapenas). Kemudian pengarah yang terdiri dari Kepala Badan Kepegawaian Negara, Inspektur Jenderal Depdagri, Dirjen Otda Depdagri, Dirjen Pendidikan Tinggi Depdiknas, Dirjen Kesbangpol Depdagri, Dirjen BAKD Depdagri, Dirjen Anggaran Depkeu, Deputi Kelembagaan Kementerian PAN, dan Tim Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan di IPDN. Selaku Penanggung jawab adalah Sekjen Depdagri dan wakil penanggung jawab Kepala Badan Diklat Depdagri serta Rektor IPDN. Kaloh mengatakan, pembentukan tim tersebut didasarkan pada Keputusan Mendagri Nomor 890.05-506 tertanggal 9 November 2007 tentang Tim Implementasi Pembenahan Pendidikan Kader Pemerintahan. "Tim ini dibentuk untuk mempersiapkan upaya-upaya pembenahan IPDN, termasuk menyiapkan IPDN regional yang akan berganti nama menjadi IIP," kata Kaloh. Tugas tim di antaranya mempersiapkan sistem pendidikan, penataan kelembagaan dan sumber daya manusia, penyiapan sarana, prasarana, dan anggaran, serta penyiapan urusan administrasi dan keuangan. "Diharapkan juga, salah satu tugas tim dapat menyiapkan prosedur dan proses penerimaan calon praja tahun 2008," ujarnya. Pada rapat perdana yang dipimpin Sekjen Depdagri Diah Anggraeni pada Jumat (16/11) disebutkan bahwa tim harus segera bekerja secara koordinatif, imbuh Kaloh. Belum mengarah regional Sementara itu, Juru Bicara Depdagari, Saut Situmorang, menjelaskan bahwa penerimaan calon praja tahun 2008 belum mengarah pada regional. "Tergantung pada kesiapan dari pengajar dan infrastuktur regional. Jika sudah siap, maka nantinya juga akan dialihkan," kata Saut. Pengalihan didasarkan pada kesiapan daerah. Praja akan dialihkan ke wilayah yang relatif siap. Namun, selama menunggu daerah siap, maka penerimaan praja dilakukan di IIP Jatinangor, Sumedang, Jabar, yang sebelumnya bernama IPDN. (*)

Copyright © ANTARA 2007