Mekkah (ANTARA News) - Tim Panitia Pelaksana Ibadah Haji (PPIH) yang berasal dari dua unsur Departemen Kesehatan dan Departemen Agama (Depkes dan Depag) masih dipusingkan dengan pemondokan bagi jemaah calon haji (Calhaj) Indonesia di Mekkah yang mulai berdatangan dari Jeddah dan kemudian ke Madinah. Jika pemondokan di Mekkah tak dapat diselesaikan dalam waktu cepat, maka tak mustahil akan menghambat penempatan jemaah di kota tersebut karena ada beberapa warga setempat yang membatalkan kontrak secara sepihak, ungkap Ketua Daerah Kerja (Daker) Mekkah, Wardani Muchlis, di Mekkah, Ahad. Pemilik pendok membatalkan secara sepihak meski mereka sebelumnya sudah diikat melalui kontrak atau perjanjian secara tertulis, katanya lagi. Meski ia merasa gusar, namun masih ada waktu bahwa masalah tersebut akan segera teratasi. Harapannya, masih ada warga Mekkah masih mau menyewakan pemondokan meski tentu dengan harga yang kemungkinan bisa jauh lebih mahal. Meski kasus seperti ini sudah diantisipasi pihak PPIH, tapi sempat membuat gusar juga, katanya lagi. Wardani mengaku sudah ada warga menawarkan pemondokan, namun harus dicek lagi apakah pemondokan itu layak atau tidak untuk ditempati dan harapannya tak jauh dari Masjidil Haram. Perubahan pelayanan jemaah haji Indonesia akibat kebijakan pemerintah setempat bukan soal pemberlakuan airport tax saja, tapi juga akan dikenainya pembukaan apotik bagi pelayanan jemaah. Pemerintah setempat akan memberlakukan analisis dampak lingkungan (amdal) bagi beroperasinya sebuah apotik. Padahal apotik yang dimaksud bukan dalam pengertian menjual obat untuk masyarakat umum, tapi dikhususkan untuk memberi pelayanan kepada jemaah. Apotik yang ada dikhususkan bagi jemaah haji 1428 H/2007, katanya. Pengertian ini harus diluruskan sehingga pemerintah setempat mengerti maksud pendirian apotik tersebut, kata Wardani.(*)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2007
