"Kartini" pengawal demokrasi

Pontianak (ANTARA) - Pesta demokrasi Pemilu serentak 2019 sudah digelar dan proses penghitungan suara hasil pencoblosan 17 April masih berlangsung, sementara para peserta, baik pasangan calon presiden dan wakil presiden, partai politik, maupun calon legislatif, bahkan kader dan simpatisan saling menunggu hasil hitung suara pemilih yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Di balik itu semua, ada suatu yang menarik untuk disimak, yakni keberadaan para perempuan pengawal demokrasi yang juga terlibat sebagai penyelenggara pemilu. Mereka ada di barisan KPU, baik tingkat pusat maupun di daerah.

Peran mereka dalam menyukseskan pemilu, agaknya tidak bisa dikesampingkan. Mereka adalah "Kartini" dalam abad ini.

Anggota Relawan Demokrasi basis perempuan saat memberikan sosialisasi pemilu di Kalbar. (Foto: ANTARA News/Nurul Hayat)

Keberadaan mereka dalam struktur penyelenggara pemilu, seperti tak ada sekat dengan rekan mereka lainnya.

Patut untuk diingat, bahwa mereka masuk dalam jajaran tersebut, tidak secara instan. Tetapi melalui proses panjang perjalanan sejarah bangsa ini. Melalui buah pikiran dan aspirasi dari pejuang emansipasi, Raden Ajeng Kartini.

Khusus di Kalimantan Barat, sebanyak 14 perempuan yang menjadi komisioner KPU dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota. Sama halnya dengan komisioner laki-laki, ke 14 perempuan tersebut juga terjun langsung hari demi hari dalam aktivitas pemilu guna menyukseskan pesta demokrasi ini.

Salah satu dari 14 orang itu adalah Eka Lindawati (33). Anggota KPU kabupaten Bengkayang, lahir pada 19 Maret 1986 di tanah kelahiran RA Kartini, di Jawa Tengah.

Kabupaten Bengkayang ada di wilayah utara Kalbar, dengan luas 5.396,30 kilometer persegi. Luas ini hampir sama dengan luas pulau Bali. Dan berdasarkan data BPS tahun 2017 jumlah penduduk di kabupaten ini sekitar 247.084 jiwa.

Berdasarkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPrHP-2), jumlah pemilih di kabupaten Bengkayang 179 006 jiwa, dengan rincian pemilih laki laki berjumlah 92.924 dan pemilih perempuan berjumlah 86.082. Mereka tersebar di 17 kecamatan, 124 desa/kelurahan dan 79O tempat pemungutan suara.

Pada Pemilu 2014, Eka masih sebagai petugas di tingkat kecamatan, sebagai anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS). Karena itu, ia mengaku cukup paham proses kerja penyelenggaraan pemilu. Pada Pemilu 2019, Eka merupakan salah satu dari lima anggota komisioner khusus untuk KPU Bengkayang, empat lainnya laki-laki.

Sebagai perempuan yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu, ia menyatakan komitmennya adalah menjalankan tugas dan amanah yang telah dipercayakan kepadanya dengan penuh tanggung jawab. "Menomorsatukan integritas dan selalu totalitas dalam menjalankan tugas," kata perempuan yang lahir pada 19 Maret 1986 itu.

Dengan tugasnya itu, Eka menyatakan tidak ada masalah ataupun hambatan berarti yang dialami.

"Saya selalu mendapat dukungan dari kawan-kawan komisioner KPU Bengkayang lainnya. Begitu juga dengan keluarga, selalu memahami dan mendukung setiap aktivitas yang saya lakukan," katanya beberapa waktu lalu.

Kebahagiaan yang ia rasakan dalam menjalankan tugas tersebut, adalah ketika tahu meningkatnya partisipasi masyarakat dalam setiap pemilu yang digelar. "Selain itu, menjadi bagian dari keluarga besar pemilu adalah suatu kebanggaan bagi saya," kata ibu dua anak ini.

Sementara itu, tokoh perempuan Kalbar, Hairiah, menyatakan mengapresiasi para perempuan yang mampu berkarya dan berbakti dalam membangun demokrasi di Indonesia.

Menurut wakil bupati Sambas, dia mempunyai catatan panjang dalam perjuangan dalam pemilihan umum baik sebagai penyelenggara atau sebagai peserta. Kemampuan yang dimiliki menunjukkan peran aktif dalam setiap tahap pembangunan demokrasi yang menjunjung integritas.

Hairiah mengatakan, jabatan yang dimiliki setiap perempuan, tidak diperoleh instan, tetapi telah melalui persaingan dan kemapanan dalam pengalaman.

Hairiah mengingatkan agar para perempuan yang menjadi penyelenggaraan pemilu, untuk tetap menjaga kejujuran untuk suatu peradaban bangsa yang dicintai dalam bingkai demokrasi untuk Indonesia.

Dedikasi dan profesional

Ketua KPU Kalbar, Ramdan, menyatakan para perempuan yang duduk sebagai komisioner KPU baik di tingkat provinsi maupun kabupate/kota, merupakan perempuan yang telah memberikan dedikasi yang luar biasa untuk menyukseskan penyelenggaraan pemilu.

"Selama program, alhamdulillah mereka bisa menunjukkan profesionalisme dengan bekerja sepenuh waktu," kata Ramdan lagi.

Ia menyatakan, yang namanya penyelenggaraan pemilu, ada banyak hal yang harus dikuatkan. Baik itu pikiran, perasaan, maupun kebersamaan dan kekeluargaan. "Mereka bisa melakukan dan menjalankan sesuai dengan porsi, karena pemilu harus menyiapkan ketahanan fisik juga," katanya lagi.

Apalagi, kata Ramdan, ketika mendekati hari "H" pelaksanaan pemilu, intensitas di kantor dan di lapangan semakin tinggi. Setiap orang harus dapat fokus dalam pekerjaan bagi seluruh penyelenggara. "Dan itu sudah dibuktikan para komisioner perempuan," kata mantan Ketua KPU Singkawang itu.

Jajaran KPU Kalbar hingga tingkat kabupaten/kota saat ini ada 14 komisioner perempuan.

Mereka yakni anggota KPU Kalbar Zainab, ketua KPU Kabupaten Sambas Sudarmi, anggota KPU Bengkayang Eka Lindawati, anggota KPU Mempawah Munawaroh, anggota KPU Landak Reni Yuliati YP Sanyam, anggota KPU Sanggau Suwindari, anggota KPU Sekadau Yusvia Nonong, anggota KPU Sintang Hazizah dan Karsinah, anggota KPU Kapuas Hulu Rita, anggota KPU Melawi Wenefrida Kartika Wati, anggota KPU Kubu Raya Syarifah Nurani, anggota KPU Kayong Utara Eva, dan anggota KPU Kota Pontianak Immy Iniawaty Imiliyah.

Menurut Ramdan, rata-rata mereka sudah menjalankan fungsi sebagai lembaga penyelenggara pemilu dalam kurun waktu setahun terakhir, dan dilantik pada 2018 lalu.

Untuk diingat, ketua KPU Kalbar periode 2013-2018, adalah juga seorang perempuan, Umi Rifdiawati. Saat ini dia sebagai Ketua Presidium Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Kalbar. Organisasi ini beranggotakan para mantan anggota KPU.

Ramdan mengharapkan para komisioner ini dapat bekerja dengan penuh dedikasi (pengorbanan tenaga, pikiran dan waktu), komitmen (perjanjian dan kontrak) sesuai sumpah dan janji untuk menjadi penyelenggara pemilu yang berintegritas atau berkualitas.

"Tentu betul-betul kita harus mampu menjadi penyelenggara yang akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan). Dan kawan-kawan ini sudah menyatakan itu, yakni harus betul-betul melaksanakan sesuai sumpah dan janji," katanya.

Karena pemilu yang demokratis telah menjadi komitmen bersama yang harus diutamakan untuk dicapai.*