Kapolda Jabar pastikan kegiatan penghitungan suara lancar

Sukabumi, Jabar (ANTARA) - Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Agung Budi Maryoto memastikan hingga saat ini pelaksanaan kegiatan penghitungan suara di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) berjalan lancar dan aman atau tidak ada gangguan.

"Saya dari Sabtu, (20/4) bersama Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Tri Soewandono sudah berkeliling ke berbagai wilayah mulai dari Kota Bandung, Cimahi, Karawang, Bogor, dan Kota/Kabupaten Sukabumi memantau pelaksanaan pengamanan di lokasi pleno perhitungan suara tingkat PPK," katanya saat di Sukabumi, Minggu.

Menurut dia, sesuai undang-undang pihak kepolisian dibantu TNI melakukan pengamanan dan berkoordinasi dengan seluruh penyelenggara pemilu mulai dari PPK, Panwascam, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Bawaslu memastikan bahwa proses penghitungan rekapitulasi suara sesuai dengan standar operasional.

Selain itu, pemantauan ini juga untuk melihat standar pengamanan kotak dan surat suara. Hasilnya lokasi rekapitulasi penghitungan suara ini sudah sesuai standar yakni digembok tiga yang kuncinya dipegang pihak PPK, Bawaslu, dan kepolisian.

Bahkan, siapapun yang tidak berkepentingan dilarang masuk serta petugas keamanan pun mengamankan di tempat yang sudah ditetapkan, sehingga pelaksanaan perhitungan suara tidak terganggu dan tetap fokus untuk meminimalisasikan hal-hal yang tidak diinginkan.

"Kami yakin proses penghitungan suara ini dilakukan dengan cara yang benar, tanpa ada intervensi, gangguan apalagi sampai ada kecurangan," katanya.

Sementara itu, Ketua KPU Kota Sukabumi Sri Utami mengatakan hingga saat ini penghitungan suara masih dilakukan di tingkat PPK. Ditargetkan penghitungan ini selesai lima sampai enam hari ke depan. Pihaknya juga meyakini dalam proses rekapitulasi tersebut tidak ada kecurangan karena semua saksi dari masing-masing partai maupun calon ikut memastikan.

"Selama ini tidak ada gangguan, kami yakin rekapitulasi di tingkat kecamatan bisa berjalan lancar dan akan dilanjutkan di tingkat Kota Sukabumi dan berjenjang hingga dilakukan di tingkat KPU RI," katanya.