Singapura (ANTARA News)- Para mahasiswa berencana akan melakukan unjukrasa menyangkut tindakan keras Myanmar terhadap protes pro demokrasi pada saat para pemimpin ASEAN menandatangani sebuah piagam penting yang akan membentuk satu badan hak asasi manusia, kata para penyelenggara, Sabtu. Kendatipun peringatan-peringatan polisi terhadap protes-protes publik, tiga mahasiswa Universitas Nasional Singapura (NUS) mengatakan mereka akan bergerak bersama dengan kelompok-kelompok kecil, Selasa di Jalan Orchard. Dengan hadirnya PM Myanmar Thein Sein dan Menlu U Nyan Win pada KTT ulang tahun ke-40 ASEAN," Kami merasa tidak akan alpa untuk melakukan sesuatu," kata seorang jurubicara. "Kami berencana akan melakukan unjukrasa agar suara kami didengar." Ia mengatakan protes-protes itu adalah "satu sikap atas nama rakyat Singapura yang takut berbicara," dan menyatakan polisi diperkirakan akan bertindak. Unjukrasa-unjukrasa publik terhadap junta Myanmar marak di mana-mana, tetapi polisi mengatakan larangan Singapura terhadap rapat-rapat di luar gedung lebih dari empat orang tanpa izin resmi tetap berlaku selama KTT lima hari yang dimulai Minggu. Jurubicara itu mengatakan bahwa mereka yang merencanakan akan ikut serta adalah wakil dari mahasiswa-mahasiswa internasional di universitas terkemuka negara itu. Satu partai polisik oposisi juga mengutarakan rencana-rencana bagi satu forum di sebuah hotel bersamaan dengan pembukaan KTT itu, Minggu. Angkatan bersenjata Singapura dan pasukan pertahanan sipil sedang mengkoordinasikan tindakan keamanan yang ketat dengan polisi bagi KTT itu dan pertemuan yang berkaitan dengan acara tersebut. Sepuluh negara anggota berencana akan menandatangani sebuah piagam ASEAN yang memberikan badan itu satu identitas hukum dalam satu tindakan menuju kawasan perdagangan bebas tahun 2015 dan uni rejional gaya Eropa. Satu rancangan akhir menetapkan negara-negara anggota akan "memperkuat demokrasi, meningkatkan pemerinnah yang bersih dan pemerintah berdasarkan hukum, dan meningkatkan dan melindungi hak-hak asasi manusia dan kebebasan fundamentil." Para pengeritik mengatakan bahwa kebijakan ASEAN yang tidak melakukan campur tangan dalam masalah dalam negeri anggotanya dan membuat keputusan dengan konsensus dapat merupakan "macan kertas." Pemerintah militer Myanmar mengatakan bahwa 10 orang tewas dalam unjukrasa September ketika pasukan melepaskan tembakan ke para pemrotes anti pemerintah yang damai. Para diplomat dan pembangkang berikras jumlah korban tewas jauh lebih tinggi, demikian DPA.(*)
Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2007
