Surabaya (ANTARA News) - Anggota Komisi VIII (Sosial, Agama, dan Pemberdayaan Perempuan) DPR RI, H Imam Nahrawi SAg, meminta Menteri Agama (Menag) untuk mengubah model prasmanan bagi katering jemaah haji di Tanah Suci. "Menag memang sudah mengembalikan katering ke sistem muassasah, tapi sistem muassasah yang diterapkan menggunakan model prasmanan, padahal hal itu bisa kacau," kata Imam Nahrawi SAg di Surabaya, Sabtu di sela-sela pelepasan Jemaah Calon Haji (JCH) Kloter pertama. Menurut anggota FKB DPR RI itu model prasmanan rawan kacau, karena melayani 200.000 JCH lebih. "Satu muassasah akan melayani ribuan orang, sehingga pelayanan bisa kacau, apalagi jemaah juga sulit dipastikan jadualnya, karena mereka umroh dan bisa jadi saat mereka datang justru makanan sudah tidak ada atau sudah basi," katanya. Oleh karena itu, katanya, pihaknya meminta Menag untuk mengubah model prasmanan setelah melihat pelaksanaan di lapangan dalam 1-2 hari dan perubahan model dari prasmanan menjadi model nasi kotak bukan hal sulit. "Kalau memang ada kemauan, saya kira untuk mengubah model prasmanan ke nasi kotak dalam 1-2 hari ke depan sangat mungkin, karena tinggal minta sejumlah muassasah untuk mengalihkan nasi prasmanan ke nasi kotak," katanya. Menurut dia, pihaknya sebenarnya sudah meminta model nasi kotak saat melakukan dengar pendapat dengan Dirjen Haji, namun Menag tampaknya tidak mau, karena dia ingin menghormati jemaah haji Indonesia. "Kalau pelaksanaannya memang kacau, saya kira Menag harus mengubah model dari prasmanan ke nasi kotak, karena kita sudah memiliki pengalaman nasi kotak pada dua tahun silam dan hal itu tidak bermasalah," katanya. Namun, katanya, bila pelaksanaannya kacau dan Menag tidak mau melakukan perubahan, maka jabatan Menag akan menjadi taruhannya, karena jemaah haji merupakan "tamu" Allah yang harus dilayani sebaik-baiknya. "Masalah lainnya yang juga harus menjadi perhatian adalah kesehatan. Petugas kesehatan hendaknya lebih memperhatikan jemaah lanjut usia dan tidak diserahkan kepada KBIH, karena jemaah lanjut usia banyak mengeluhkan hal itu," katanya. Ketika dikonfirmasi hal itu, Kepala Kanwil Depag Jatim Drs H Roziqi MM MBA mengaku tidak berwenang menanggapi, kecuali adanya perubahan dari sistem katering kepada sistem muassasah seperti tahun-tahun sebelumnya. "Kalau sistemnya sudah ada perubahan, tapi kalau modelnya menjadi prasmanan, saya kira `Jakarta` (Menag) yang lebih tahu. Ya, doakan saja tidak ada masalah, karena kami juga ingin menghormati jemaah," katanya. Pelepasan JCH kloter 1 di PPIH Embarkasi Surabaya itu dilakukan Gubernur Jatim H Imam Utomo dan disaksikan empat anggota Komisi VIII DPR RI yakni Hj Noer Haidah (PAN), H Ali Mudhori MAg (PKB), H Imam Nahrawi SAg (PKB), dan HM Said Abdullah (PDIP). Di Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi Surabaya tercatat 39.782 jemaah yang diberangkatkan yakni 76 kloter JCH Jatim, 10 kloter JCH NTB, satu kloter JCH Bali, dan satu kloter JCH NTT, dan satu kloter campuran yang tidak penuh (450 orang). (*)
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2007
