Daurmala: Kesetaraan gender harus diwujudkan bukan hanya simbolik

Ternate (ANTARA) - Direktur Daulat Perempuan Maluku Utara (Daurmala), Nurdewa Syafar mengharapkan, kesetaraan gender di Indonesia dan khususnya di Maluku Utara harus diwujudkan secara riil dan bukan hanya dalam bentuk ucapan simbolik semata.

"Kesetaraan gender bukanlah suatu perbedaan fisik, tetapi kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia yang berperan dan berpartisipasi dalam segala bidang kehidupan, sehingga harapan saya perempuan Malut meningkatkan bakat dan inovasi," kata Nurdewa di Ternate, Minggu, terkait peringatan Hari Kartini 2019.

Selain itu, kata Nurdewa, keadilan gender merupakan proses dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki sehingga menjalankan kehidupan tidak ada pembakuan peran, subordinasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan dan laki-laki.

Oleh karena itu, dirinya mengajak saatnya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, kesempatan berpartisipasi dalam kontrol atas pembangunan serta memperoleh akses manfaat yang setara dan adil dari pembangunan.

Nurdewa mengakui, saat memimpin Daurmala telah melakukan inovasi seperti peningkatan kapasitas perempuan dari berbagai aspek pembangunan, melakukan pendampingan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan, advokasi anggaran yang berbasis gender, melahirkan perda perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan, pembentukan pusat layanan perempuan dan anak dan mengawal terkait dengan kouta 30 persen perempuan dalam parlemen.

Sedangkan, dalam upaya mengantisipasi adanya kekerasan, kata Nurdewa, pihaknya telah membuat jaringan yang luas untuk kepentingan perempuan dan anak, melakukan kerja sama dengan pemerintah dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan dan anak, melakukan sosialisasi terkait beberapa regulasi seperti Undang-Undang PKDRT, Undang-Undang Perlindungan anak, Undang-undang Sistem Peradilan Pidana.

Selain itu Daurmala juga melakukan penguatan kapasitas pada kelompok perempuan di akar rumput dan melakukan kerja sama dengan lembaga hukum yang memberikan layanan perlindungan perempuan dan anak.

"Kami juga melatih para perempuan pendamping Paralegal di tingkat bawah memberikan bantuan hukum dan psikolog bagi perempuan dan anak," kata Nurdewa pendiri Daurmala sejak tahun 2001 yang eksis bergerak di bidang pendampingan dan advokasi serta pemberdayaan perempuan dan anak.

Saat ini, dalam dunia politik perempuan belum memiliki peran seperti yang ditunjukkan kaum pria, tetapi sudah ada perempuan yang mampu menjadi Ketua DPRD di berbagai kabupaten/kota di Malut.

Bahkan, di Provinsi Malut saat ini ada empat Ketua DPRD yang dipimpin oleh perempuan yakni Ketua DPRD Malut Alien Mus, Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Barat Juliche Baura, Ketua DPRD Ternate, Merlisa dan Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Tengah Rusmini Sadar Alam.