Moskow/Tbilisi (ANTARA News) - Dalam sebuah langkah yang mengejutkan, Presiden Georgia, Mikhail Saakashvili, hari Jumat membubarkan pemerintahnya dan mencabut keadaan darurat. Zurab Nogaideli digantikan sebagai perdana menteri oleh Lado Gurgenidze, seorang ahli keuangan dari bank pemerintah, menurut laporan-laporan media mengutip Saakashvili. Keadaan darurat diberlakukan berdasarkan dekrit presiden pada 7 November di tengah berlangsungnya demonstrasi-demonstrasi anti-pemerintah oleh puluhan ribu orang di Tbilisi pusat. Dekrit pertama berakhir waktunya pada 9 November namun kemudian diperpanjang oleh parlemen sampai 22 November, sebelum dicabut. Menurut undang-undang darurat, kebebasan pers dan sipil lain dibatasi secara ketat. Selama berlangsungnya protes-protes itu, Saakashvili juga mengumumkan pemilihan sela presiden pada 5 Januari. Dalam beberapa hari terakhir, Uni Eropa, AS dan organisasi-organisasi hak asasi manusia berkali-kali mendesak pemerintah Tbilisi segera mencabut keadaan darurat itu. Protes-protes anti-pemerintah berlangsung beberapa hari di Georgia dan merupakan yang terbesar sejak Revolusi Mawar pada 2001 yang menggulingkan Presiden Edward Shevardnadze. Demonstran menuntut pemilihan segera anggota parlemen dan presiden pada musim semi, bukan pada musim gugur seperti yang direncanakan, dan pembebasan aktivis oposisi yang ditahan. Saakashvili menuduh badan-badan rahasia Rusia mengobarkan kekerasan di Georgia. Namun, Kementerian Luar Negeri Rusia menolak tuduhan itu dengan menyebutnya sebagai "provokasi tidak bertanggung jawab" yang dirancang Saakashvili untuk mengalihkan perhatian mengenai masalah dalam negerinya dengan mengkambinghitamkan pihak asing, demikian laporan DPA. (*)
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2007
