Jakarta (ANTARA News) - Tentara Nasional Indonesia (TNI) belum akan menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2009, kata Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto. "Hasil survei 2007 menyebutkan sebagian besar masyarakat dan jajaran internal TNI belum menginginkan TNI menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2009," kata Panglima dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Wakil Aster Mabes TNI Brigjen (Mar) Norman pada Munas Kesatuan Penerus Perjuangan Republik Indonesia (KPP-RI) di Jakarta, Jumat. Hasil survei tersebut, katanya, telah ditindaklanjuti dan dilaporkan kepada Mendagri dan Menhan sebagai bahan masukan dalam penyusunan RUU Pemilu mendatang. Menurut Panglima, TNI menyadari bahwa TNI tidak mempunyai kewenangan untuk menentukan menggunakan atau tidak menggunakan hak pilihnya, namun TNI telah menyampaikan keinginannya kepada Pemerintah melalui Mendagri dengan argumentasi mengapa TNI belum menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2009. "Sedangkan yang mempunyai kewenangan untuk memutuskan TNI menggunakan hak pilihnya adalah Pemerintah bersama DPR," katanya. Panglima menegaskan, hubungan TNI dengan KPP-RI yang telah dilaksanakan selama ini tidak ada perubahan, kecuali yang terkait politik praktis. Pelarangan hubungan terkait politik praktis diatur dalam UU No 34/2004 tentang TNI pasal 39, antara lain prajurit TNI dilarang terlibat kegiatan menjadi anggota partai politik, kegiatan politik praktis, kegiatan bisnis dan kegiatan dipilih untuk menjadi anggota legislatif dalam Pemilu dan jabatan politis lainnya, katanya. Pasal tersebut, kata Panglima, sangat jelas bahwa TNI tidak lagi dibolehkan kegiatan politik, termasuk terkait dengan Pemilu terutama tentang akan menggunakan atau tidak menggunakan hak memilih pada Pemilu 2009. Sebelumnya, Sekjen DPP KPP-RI H Asmin Kesoemadjaja mengatakan, Munas III Ormas itu yang berlangsung di Jakarta, 15-16 November 2007 diikuti sekitar 200 orang dari pengurus tingkat kabupaten/kota, provinsi dan DPP yang antara lain akan memutuskan AD/ART, menetapkan program kerja dan memilih pengurus DPP KPP-RI (2007-2012). Munas juga diisi ceramah dari Dirjen Kesatuan Bangsa dan Politik Depdagri Dr Ir Sudarsono H, sambutan Ketua Dewan Pertimbangan DPP KPP-RI Mayjen TNI (Purn) Herman Saren Sudiro dan Ketua Umum DPP KPP-RI Prof Dr H Soetjipto Hadiwasito, MBA, MSc.(*)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2007
