Jakarta (ANTARA News) - Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla meminta perbankan nasional untuk memanfaatkan dana-dana yang 'menganggur' untuk mendukung pertumbuhan industri strategis pertahanan nasional. "Selama ini kita mengalami kesulitan dalam hal `cash flow` dalam pembiayaan pengadaan alat utama sistem senjata. Padahal, pada 2005 pemerintah telah memprogramkan kemandirian dalam pengadaan alutsista melalui pemberdayaan industri strategis pertahanan dalam negeri," ungkap Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto di Jakarta, Kamis. Berbicara usai menghadiri rapat pengadaan alutsista yang dipimpin Wapres Jusuf Kalla, Djoko mengatakan TNI telah komit untuk mendukung kemandirian industri pertahanan nasional dengan menggunakan sebagian alutsista produksi dalam negeri seperti buatan PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia dan PT PAL. Hanya saja, tambah Panglima TNI, hingga kini pelaksanaannya belum optimal termasuk dalam hal `cash flow` pembiayaannya. "Kami berharap perbankan nasional bisa memanfaatkan dana-dana yang menganggur itu untuk dijadikan jaminan bagi industri-industri strategis itu," ujarnya. Terkait itu, lanjut Djoko, Wapres meminta agar ada kajian dan perubahan keputusan Menteri Keuangan tentang pinjaman lunak bagi industri strategis pertahanan mengingat selama ini belum ada skema pinjaman lunak perbankan nasional bagi industri pertahanan nasional. "Wapres minta ini proses skema pinjaman lunak bagi industri strategis ini dipercepat," ujarnya. Djoko menambahkan pada rapat sebelumnya perbankan nasional menyatakan siap menyalurkan pinjaman lunaknya asalkan ada jaminan yang memadai. Selain masalah pendanaan dalam rapat terebut juga dibahas tentang kesanggupan masing-masing BUMN Industri Strategis pertahanan nasional untuk dapat memenuhi kebutuhan alutsista TNI. "Jadi, berapa panser yang bisa dibuat PT Pindad, atau berapa pesawat atau heli yang dapat diproduksi PT DI serta berapa kapal yang bisa dibuat PT PAL," ucap Panglima TNI. Jika, sudah tersusun seberapa mampu BUMN itu memenuhi kebutuhan alutsista TNI maka akan segera disusun pula anggaran yang diperlukan. Hadir dalam rapat tersebut, Sekjen Dephan Letjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin, Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Herman Prayitno dan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Sumardjono. (*)

Copyright © ANTARA 2007