Jember (ANTARA News) - Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Jember, Jawa Timur, yang berunjuk rasa di Kantor DPRD Jember, Kamis, membakar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berkaitan adanya indikasi dugaan korupsi dana yang dikelola Pemda Kabupaten Jember. "DPRD harus peduli dengan uang rakyat, sehingga LHP BPK jangan hanya dijadikan pengetahuan saja," kata Ketua LSM IBW Jember, Sudarsono, usai membakar ratusan lembar LHP BPK di Kantor DPRD Jember. Aksi membakar LHP BPK, diawali dengan melakukan konvoi becak mulai dari Jl Jawa menuju Kantor DPRD Jember. Di kantor wakil rakyat itu, mereka kemudian secara bergantian melakukan orasi, untuk mendesak DPRD setempat segera menindaklanjuti LHP BPK, dengan memanggil pihak eksekutif meminta penjelasan. LSM di Jember itu juga minta aparat penegak hukum, kepolisian dan kejaksaan, segera menindaklanjuti dan mengusut tuntas uang rakyat tersebut. Sudarsono menyebutkan, sejumlah pos anggaran yang diduga dikorupsi, antara lain dana pendahuluan PAK (Perubahan Anggaran Keuangan) sebesar Rp111 miliar oleh Bupati MZA Djalal, dan anggaran insentif anggota DPRD sebesar Rp3,5 miliar. "Masih banyak lagi dugaan korupsi, dengan penggunaan uang rakyat tanpa SPJ (surat perintah jalan)," kata Sudarsono lagi. Miftahul Ulum, anggota DPRD Jember yang menerima rombongan LSM itu, menjanjikan akan menindaklanjuti tuntutan mereka kepada pimpinan DPRD. Dia juga sependapat, bila menyangkut persoalan hukum, berarti indikasi penyimpangan dana di daerahnya itu, harus diusut tuntas sesuai ketentuan hukum yang berlaku.(*)
Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2007
